Besok, Kejaksaan Tinggi DKI Beberkan Tujuan Ekspose Berkas Perkara Firza Husein

Firza-Husein
Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati DKI Jakarta Nirwan Nawawi, dalam ekspose itu, jaksa penuntut umum akan memberikan petunjuk-petunjuk agar penyidik bisa melengkapi berkas tersebut. (foto: google images)

JAKARTA, harianpijar.com – Kejaksaan Agung rencananya besok, Rabu 7 Juni 2017 akan menggelar ekspose berkas perkara tersangka kasus dugaan pornografi Firza Husein. Lain itu, ekspose atau pemaparan tersebut dilakukan setelah penyidik Polda Metro Jaya melimpahkan berkas perkara Firza Husein ke Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta.

“Ekspose itu kan bisa di mana saja, walaupun di Kejaksaan Agung,” kata Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati DKI Jakarta Nirwan Nawawi, Selasa 6 Juni 2017.

Menurut Nirwan Nawawi, dalam ekspose itu, jaksa penuntut umum akan memberikan petunjuk-petunjuk agar penyidik bisa melengkapi berkas tersebut. Terkait hal tersebut, Kejati DKI juga telah mengirim pemberitahuan kepada penyidik Polda Metro Jaya jika berkas tersebut dinyatakan belum lengkap.

Baca juga:   Merasa Dikriminalisasi, Kuasa Hukum: Rizieq Shihab Belum Pulang Karena Masih Menunggu Hasil Rekonsiliasi

“Uraian apa nih yang perlu kami susun dalam format P18 itu apa saja kekurangannya, dikaitkan dengan pembuktian 184 KUHAP alat-alat bukti itu apa saja nih yang kurang. Untuk mendukung uraian pasal yang disangkakan pada Firza Husein,” kata Nirwan Nawawi.

Sebelumnya, Jaksa Agung Muda Pidana Umum, Nurrahman menjelaskan alasan pihak Kejati DKI melakukan ekspose berkas perkara Firza Husein di Kejagung, besok.

“Kita berfikir, apabila orang lebih banyak memberikan pendapat dan lebih panjang, pasti akan lebih komprehensif daripada hanya tiga, empat orang,” kata Nurrahman di Kejaksaan Agung.

Baca juga:   Soal Kasus Pornografi, Kuasa Hukum Rizieq Shihab Resmi Ajukan Permohonan SP3

Lebih lanjut, ditegaskan Nurrahman, dalam penanganan kasus tersebut, Kejati DKI tentu berharap mendapatkan dukungan dari pihak Kejaksaan Agung berupa hasil penelitian kasus tersebut.

“Tentu juga ingin memperoleh masukan terkait penelitian itu, bagaimana, apakah layak untuk di P21 atau apa perlu diberi petunjuk. Itu aja intinya,” tegas Nurrahman.

Sementara menurutnya, dalam beberapa kasus tertentu, Kejaksaan Tinggi dapat melibatkan Kejaksaan Agung dalam penanganannya, tergantung dari eskalasi perkaranya.

“Ya lihat perkaranya. Kan kalau tingkat persoalannya cukup rumit, ada perhatian masyarakat yang luas mengenai masalah itu, tentu kita harus mengambil keputusan yang setepat-tepatnya,” tandas Nurrahman.

PILIHAN SPONSOR

BACA JUGA
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
Lihat semua komentar