Panglima TNI: Demokrasi Sesuai Dengan Islam, Tapi Demokrasi Tidak Sesuai Lagi Dengan Pancasila

Panglima-TNI-Jenderal-Gatot-Nurmantyo
Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo. (foto: VIBIZMEDIA/RULLY)

BANTUL, harianpijar.com – Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, menyebut kalau demokrasi yang dianut di Indonesia sesuai dengan prinsip ajaran Islam. Lain itu, cara berdemokrasinya diatur dalam Pancasila yakni pada sila keempat.

“Cara berdemokrasinya sesuai dengan Islam, dengan cara kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijakan dalam permusyawaratan perwakilan,” kata Jenderal Gatot Nurmantyo, saat memberikan ceramah kebangsaan di Masjid Islamic Center Universitas Ahmad Dahlan (UAD) Yogyakarta, Minggu 4 Juni 2017 malam.

“Jadi musyawarah dan mufakat, bukan voting, ini Pak Hanafi Rais saya ingatkan,” lanjut Jenderal Gatot Nurmantyo.

Ditegaskan Jenderal Gatot Nurmantyo, demokrasi yang dianut di Indonesia adalah demokrasi Pancasila, tapi yang terjadi di parlemen saat ini demokrasi yang diterapkan tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

Baca juga:   Habiburokhman Nilai FPI Ada di Garis Pancasila dan Konstitusi

“Kita bicara Pancasila, tetapi demokrasinya tidak sesuai dengan Pancasila,” tegas Jenderal Gatot Nurmantyo.

Menurut Jenderal Gatot Nurmantyo, atas kritiknya ini, dirinya tidak masalah dimusuhi sejumlah pihak, karena dirinya meyakini apa yang diungkapkannya benar.

“Saya siap juga ditembaki, enggak apa-apa, memang Pancasila seperti itu kok. Demokrasi kita tidak sesuai lagi dengan Pancasila, tidak melalui musyawarah dan mufakat lagi,” kata Jenderal Gatot Nurmantyo.

Sementara, menurut Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Hanafi Rais, yang ditemui selepas pengajian kebangsaan berdalih jika demokrasi Pancasila yang diterapkan di parlemen, semangatnya masih musyawarah dan mufakat.

Baca juga:   Menko Polhukam: Khilafah HTI Ingin Meniadakan Negara Bangsa

“Semangatnya jelas musyawarah mufakat. Sebenarnya kami mengesampingkan voting,” kata Hanafi Rais.

Selain itu, ditegaskan Hanafi Rais, wujud anggota dewan mengesampingkan voting, ini dapat dilihat dari semangat fraksi-fraksi di parlemen yang lebih mengedepankan konsensus ketimbang voting.

“Walaupun fraksi berbeda-beda, kalau ada persoalan politik atau apa kami menginginkan konsensus, tidak langsung voting,” elak Hanafi Rais.

Namun, menurut Hanafi Rais, demokrasi Pancasila yang diterapkan sekarang jangan sampai kembali ke zaman orde baru. Lantaran masa itu setiap yang berbeda dengan pemerintah selalu dianggap makar.

“Dulu yang beda pandangan politik dengan pemerintah ditahan, ditangkapi, dianggap makar,” tandas Hanafi Rais.

SUMBERdetik

TINGGALKAN KOMENTAR

Masukkan komentar Anda!
Masukkan nama Anda disini