Amien Rais Dalam Kasus Alkes, KPK: Minta Tak Dikaitkan Dengan Politik

jubir-kpk
Juru bicara KPK Febri Diansyah, KPK sebagai lembaga penegak hukum, memperlakukan semua orang sama di mata hukum. Apapun partainya, oposisi ataupun tidak bukan menjadi persoalan.

JAKARTA, harianpijar.com – Terseretnya nama Ketua Majelis Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais dalam kasus korupsi alat kesehatan (alkes) dengan terdakwa mantan Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari, menuai berbagai reaksi.

Lain itu, salah satunya reaksi datang dari politisi PAN Muslim Ayub, yang menuding penegakan hukum oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak lepas dari situasi politik.

Menurut Muslim Ayub, dirinya menilai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) jadi alat kelompok tertentu untuk melakukan pembalasan kepada orang yang kritis terhadap pemerintah.

Terkait hal tersebut, juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah mengatakan, KPK sebagai lembaga penegak hukum, memperlakukan semua orang sama di mata hukum. Apapun partainya, oposisi ataupun tidak bukan menjadi persoalan.

Selain itu, dikatakan Febri Diansyah, yang disampaikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di persidangan Tipikor merupakan fakta hukum. Karena itu, KPK meminta tidak dibawa-bawa atau dikaitkan ke hal politis.

“Yang kita sampaikan di persidangan dan dapat disimak secara terbuka adalah fakta-fakta hukum. Sebaiknya KPK tidak ditarik pada kepentingan politik tertentu,” kata Febri Diansyah, melalui pesan tertulisnya, Minggu 4 Juni 2017.

Lebih lanjut, ditegaskan Febri Diansyah, kasus korupsi alkes yang ditangani KPK merupakan kasus yang cukup serius. Karena itu, kasus korupsi alkes tersebut justru terjadi ketika wabah flu burung muncul.

Baca juga:   Prediksi Pengamat: PAN Dapat Kursi Menteri, Amien Rais Tak Jadi Wantimpres

Sementara, Negara juga dirugikan akibat perbuatan korupsi ini. Untuk itu, KPK justru membutuhkan dukungan semua pihak dalam menangani kasus ini.

“Dugaan kerugian keuangan negara hampir setengah dari nilai proyek jika dikurangi pajak. Justru kita harapkan semua pihak mendukung pengungkapan kasus ini,” tegas Febri Diansyah.

Sebelumnya diketahui, politisi PAN Muslim Ayub mempertanyakan terseretnya nama Ketua Majelis Kehormatan PAN Amien Rais dalam kasus korupsi alat kesehatan dengan terdakwa mantan Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari.

Dalam persidangan di pengadilan tindak pidana korupsi, Jakarta, Rabu 31 Mei 2017 lalu, Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut dana korupsi alkes mengalir ke rekening Amien Rais sebanyak 6 kali, dengan total Rp 600 juta.

Lain itu, Muslim Ayub juga mengatakan, kalau bicara aliran dana dari korporasi, pastinya tidak mungkin hanya dari satu korporasi untuk satu subjek hukum saja. Korporasi tersebut pasti melakukan banyak transaksi ke banyak pihak.

Selain itu, Muslim Ayub juga mendapat informasi bahwa jaksa KPK yang menuntut Siti Fadilah Supari berasal dari Kejaksaan Agung. Dengan latar belakang itu, dirinya menilai penegakan hukum yang terjadi tidak bisa dipisahkan dari situasi politik.

Baca juga:   Soal Kasus PAW, Ketua PDIP Solo: Saya Jamin Ibu Megawati Tidak Tahu

“Ada kecenderungan Kejaksaan bahkan KPK jadi alat kelompok tertentu untuk melakukan pembalasan terhadap orang-orang yang kritis terhadap pemerintahan,” kata anggota Komisi III DPR ini.

Sementara, Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak juga menyesalkan adanya upaya menuduh mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Amien Rais terlibat korupsi.

Lain itu, Dahnil mengatakan, upaya menuduh Amien Rais ini muncul merujuk pada tuntutan yang dibacakan oleh Jaksa di pengadilan Tipikor pada Rabu 31 Mei 2017 lalu.

Selanjutnya, Jaksa menyebut dana korupsi alat kesehatan dengan terdakwa mantan Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari mengalir ke rekening Amien Rais sebanyak 6 kali, dengan total Rp 600 juta.

Padahal, menurut Dahnil, sangat terang dan jelas tuntutan jaksa tidak mengkualifikasikan peran Amien Rais sebagai aktor pelaku pidana, hanya sebatas menerima aliran dana.

“Pak Amien Rais sudah mengakui benar dapat dana sebatas donasi atau bantuan. Dana yang diberikan hanya berupa bantuan sukarela tanpa motif jahat,” kata Dahnil dalam keterangan tertulisnya, Minggu 4 Juni 2017.

PILIHAN SPONSOR

BACA JUGA
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
Lihat semua komentar