ICMI: Revisi UU Anti Terorisme Tidak Perlu Atur Keterlibatan TNI

anton-tabah
Dewan Pakar ICMI Anton Tabah Digdoyo, tugas TNI dalam memberantas terorisme sudah cukup diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.

JAKARTA, harianpijar.com – Dewan Pakar Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Anton Tabah Digdoyo mengkritisi rencana revisi Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Lain itu, dirinya tidak setuju TNI diikutsertakan dalam pemberantasan terorisme dan diatur dalam UU tersebut.

Menurutnya, keterlibatan TNI dalam memberantas terorisme tidak perlu diatur dalam UU tersebut. Bahkan negara seperti Amerika Serikat juga tidak memasukkan institusi militernya dalam UU sejenis.

Baca juga:   PAN Walk Out Saat Rapat UU Pemilu, Mendagri: Jangan Tanya Saya

“Pengalaman pada tragedi WTC di AS. Dalam waktu 19 hari, mereka bisa membuat keputusan politik untuk menurunkan militer memberantas teroris. Itu bisa lebih dahsyat, lebih keras,” kata Anton Tabah Digdoyo di Warung Daun, Cikini, Jakarta, Sabtu 3 Juni 2017.

Lebih lanjut, ditegaskan Anton Tabah Digdoyo, tugas TNI dalam memberantas terorisme sudah cukup diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.

Baca juga:   Bertentangan dengan Pemerintah, NasDem Minta PAN Mundur dari Koalisi dan Kabinet

Menurutnya, dalam UU itu TNI bisa diikutsertakan dalam pemberantasan terorisme melalui keputusan politik presiden.

“Jadi, tak lagi perlu dimasukkan dalam UU Anti Terorisme hasil revisi. Melibatkan tentara itu tak direkomendasikan dunia. Indonesia harus patuh kepada berbagai yurisprudensi, yuridiksi internasional,” tandas Anton Tabah Digdoyo.

BACA JUGA
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
Lihat semua komentar