Terkait Permintaan Rizieq Shihab, Anggota DPR: Proses Hukum Tidak Ada Tawar-Menawar

anggota-Komisi-III-DPR‎-Syarifudin-Sudding
Anggota Komisi III DPR‎ Syarifudin Sudding. (foto: google images)

JAKARTA, harianpijar.com – Pernyataan pengacara Rizieq Shihab, Eggi Sudjana, yang minta jaminan Polda Metro Jaya tidak langsung menahan Rizieq Shihab jika nanti pulang dari Arab Saudi, mendapat protes dari anggota DPR. Lain itu, dikatakan proses hukum tidak boleh ditawar-tawar.

Menurut anggota Komisi III DPR‎ Syarifudin Sudding, proses hukum tidak boleh ditawar-tawar, semua sama dihadapan hukum tanpa terkecuali, termasuk pimpinan Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab.

“Tidak ada tawar menawar seperti itu di dalam hukum. Hukum itu tidak bisa ditawar seperti itu. Artinya dia mau pulang tapi tidak ditahan. Hukum itu equality before the law. Semuanya sama di hadapan hukum tanpa terkecuali, termasuk Habib Rizieq,” kata Syarifudin Sudding di DPR, Jumat 2 Juni 2017.

Lebih lanjut, ditegas Syarifuddin Sudding, Rizieq Shihab sebagai tokoh seharusnya memberikan contoh yang baik kepada masyarakat dengan mentaati proses hukum. Lain itu, Rizieq Shihab dua kali dipanggil polisi untuk diperiksa sebagai saksi kasus pornografi, namun dirinya mangkir dari panggilan tersebut.

Baca juga:   Veronica Koman Tak Penuhi Panggilan, Begini Kata Polisi Soal Penerbitan DPO

“Saya kira sebagai warga negara yang baik, berikanlah contoh untuk taat kepada aturan hukum ketika dia dipanggil ya memberikan keterangan dan sedapat mungkin itu menenangkan masyarakat. Jangan terprovokasi. Karena negara kita negara hukum,” tegas Syarifuddin Sudding.

Selanjutnya, dikatakan Syarifuddin Sudding, selain meminta tidak ditahan Rizieq Shihab lewat pengacara juga minta untuk dilakukan gelar perkara pada kasusnya seperti yang diterapkan pada Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dalam kasus penodaan agama.

Selain itu, menurut Syarifuddin Sudding, pelaksanaan gelar perkara ini bisa saja dilakukan. Namun, dirinya minta polisi tidak memberikan perlakuan khusus terhadap Rizieq Shihab.

Baca juga:   Kuasa Hukum Sebut Hanif Alatas Tak Pernah Halangi Proses Tes Swab HRS

“Nggak ada masalah. Tapi jangan kemudian ada satu warga yang seolah-olah kebal hukum. Yang seakan-akan dia tidak bisa disentuh dan katakanlah sesuai dengan permintaannya. Kan tidak boleh seperti itu kan,” kata Sekjen Partai Hanura itu.

Sementara, dalam kasus ini, Rizieq Shihab dijerat Pasal 4 ayat 1 Juncto Pasal 29 dan atau Pasal 6 Juncto Pasal 32 dan atau Pasal 8 Juncto Pasal 34 Undang-undang RI Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi dengan ancaman penjara di atas lima tahun.

Sedangkan, penetapan Rizieq Shihab menjadi tersangka berselang sekitar dua minggu setelah Ketua Yayasan Solidaritas Sahabat Cendana Firza Husein ditetapkan menjadi tersangka kasus yang sama. Lain itu, berkas perkara Firza Husein sudah lebih dulu dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta.‎

PILIHAN SPONSOR

BACA JUGA
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
Lihat semua komentar