Buron, Istana: Proses Hukum Terhadap Rizieq Shihab Bukan Bentuk Kriminalisasi

Sekretaris-Kabinet-Pramono-Anung
Sekretaris Kabinet Pramono Anung. (foto: setkab.go.id)

JAKARTA, harianpijar.com – Pendukung dan tim pengacara pimpinan Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab menilai, predikat tersangka kasus pornografi yang disematkan pada Rizieq Shihab adalah upaya kriminalisasi ulama oleh aparat kepolisian.

Karena itu, mereka meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) turun tangan dan memerintahkan Kapolri Jenderal Tito Karnavian untuk mengeluarkan Surat Penghentian Penyidikan Perkara (SP3) kasus Rizieq.

Menurut Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dalam menanggapi hal tersebut memastikan proses hukum terhadap Rizieq Shihab bukan bentuk kriminalisasi.

Baca juga:   Hingga Saat Ini, Lima Tersangka Makar Belum Ajukan Upaya Penangguhan

Lebih lanjut, dikatakan Pramono Anung, setiap orang punya hak yang sama di mata hukum, tanpa pandang bulu, baik itu rakyat biasa, ulama, bahkan pejabat sekali pun.

“Kalau seseorang yang bersalah secara hukum, baik itu umat atau siapa pun, menteri, termasuk para pejabat, ya dia harus bertanggungjawab. Jadi tidak ada sama sekali kriminalisasi terhadap ulama,” kata Pramono Anung kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu 31 Mei 2017 kemarin.

Baca juga:   Hari Ini Polda Jabar Tunggu Kehadiran Rizieq Shihab Untuk Diperiksa

Selain itu, Pramono Anung juga menegaskan, Indonesia adalah negara hukum. Setiap orang yang tersangkut kasus hukum harus mempertanggungjawabkannya dengan menjalani proses hukum yang ada, apakah bersalah atau tidak.

“Negara ini kan negara hukum, dan proses hukum itu proses yang terbuka, sehingga dengan demikian kalau memang seseorang yang bersalah, ya bersalah saja. Kalau nggak bersalah ya nggak bersalah,” tandas politisi PDI Perjuangan itu.

PILIHAN SPONSOR

BACA JUGA
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
Lihat semua komentar