bendungan
Bendungan Leuwi Keris, Kabupaten Tasikmalaya-Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. (foto: google images)

Bendungan Leuwi Keris, Kabupaten Tasikmalaya-Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, direncanakan akan memiliki kapasitas sebesar 67.74 M³ dan diharapkan dapat mengairi lahan seluas 11950 Ha, juga mengurangi debit banjir sebesar 57 M³/detik, serta menyediakan pasokan air baku sebesar 0,85 M³/detik, dan dapat menghasilkan listrik sebesar 15,00 MW.

Mega proyek bendungan Leuwi Keris ini memerlukan anggaran cukup sebesar Rp 1,7 triliun setara dengan APBD kota di Jawa Barat. Dimana proyek tersebut membangkitkan hasrat untuk ikut terlibat dalam pelaksanaannya, sehingga hasil pantauan tim liputan dari beberapa pekerja ada yang berasal dari luar daerah Jawa Barat.

Dalam hal pengadaan alat berat dan pengadaan lainnya pun, pengusaha lokal dan dari luar daerah bersaing untuk mendapatkan sebuah kontrak maupun kerjasama dalam pengadaan material dan lahan pertanahan yang dibutuhkan proyek bendungan tersebut. Pernak-pernik kehidupan masyarakat di sekitar lokasi bendungan Leuwi Keris yang berada di Desa Ancol Kecamatan Cineam, Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jabar beragam kepentingan.

Baca juga:   Kejati Bengkulu Usut Korupsi Proyek Jalan di Pulau Enggano, Geledah Kantor Gubernur

Seperti yang dilakuan oleh Karang Taruna di Desa Ancol ini, dan mencoba ambil bagian dengan membuat “Kesepakatan” yang tidak berdasar memakai peraturan sendiri, yang sangat mengherankan Surat Kesepakatan antara Karang Taruna dengan Pelaksana Proyek kegiatan bendungan yang ditandatangani oleh Kepala Desa setempat.

Walaupun belum ditandatangani oleh Pihak Pelaksana Proyek. Kontrak surat kesepakatan yang dibuat oleh Karang Taruna Desa Ancol ini memicu ketidak kondusifnya di area proyek bendungan, sehingga muncul kejadian pengrusakan properti proyek di area proyek bendungan yang dilakukan oleh kelompok yang belum diketahui keberadaannya, yang diduga dilakukan bukan oleh sekelompok pemuda di sekitar area proyek.

Kejadian pengerusakan tersebut tercium oleh aparat keamanan Polsek Cineam, yang selanjutnya ditangani Kapolsek Cineam, D Ramdani, dengan mendatangi rumah Kepala Desa Ancol sore harinya yang disertai Camat Cineam, A Darisman, untuk melakukan upaya klarifikasi adanya Surat Kesepakatan tersebut. Pada pertemuan Kapolsek Cineam dengan Kepala Desa Ancol, Selasa (11/04), dari sore hari sampai malam hari dihadiri kedua belah pihak antara Karang Taruna dan Pelaksana Proyek.

Baca juga:   Terkait Tudingan Mark Up, KPK Minta Misbakhun Baca Hasil Audit BPK Secara Utuh

“Aksi yang dilakukan Karang Taruna ini sudah di luar batas serta adanya upaya pungli,” ujar Kapolsek Cineam. Senada dengan pernyataan Camat Cineam A Darisman bahwa pihaknya menyayangkan adanya surat kesepakatan tersebut, idealnya harus melalui Peraturan Desa (Perdes) yang tentunya harus melalui mekanisme yang benar.

Menurut sumber yang berhasil dihimpun bahwa adanya surat kesepakatan dan rentetan kejadian pengrusakan dipicu oleh pihak yang mau mengeruk keuntungan dengan adanya pembangunan proyek bendungan Leuwi Keris.

Komentar

avatar
  Subscribe  
Notify of