Tak Hadiri Sidang MK, Gugatan Pasal Makar Habiburokhman Gugur

habiburokhman
Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (MK), Mahkamah menilai bahwa Pemohon tidak menunjukkan kesungguhan untuk mengajukan permohonan a quo.

JAKARTA, harianpijar.com – Pengacara dari Advokat Cinta Tanah Air (ACTA) Habiburokhman menggugat Pasal Makar yang terdapat dalam KUHP ke Mahkamah Konstitusi (MK). Namun, hingga batas waktu pemanggilan sidang, Habiburokhman tidak tampak di ruang MK. Sementara, majelis konstitusi memutuskan gugur gugatan tersebut.

Berikut kronologi gugatan Habiburokhman sebagaimana dirangkum dari putusan MK, Selasa 30 Mei 2017,

Pada tanggal 3 April 2017 lalu, pengacara Habiburokhman mendaftar ke Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menguji Pasal Makar yang ada dalam KUHP.

Selanjutnya, pada tanggal 5 Mei 2017, perkara yang diajukan Habiburokhman mendapat registrasi dengan Nomor 19/PUU-XV/2017. Dirinya menggugat Pasal 87 dan Pasal 110 ayat (1) KUHP yang dinilainya secara nyata berpotensi menghambat Pemohon untuk bersikap kritis terhadap pemerintah, hal mana secara detail akan Pemohon uraikan dalam bagian pokok permohonan.

Baca juga:   Dewi Tanjung: Amien Rais Tak Dikriminalisasi Siapa Pun, tapi Oleh Mulutnya Sendiri

“Ketentuan Pasal 110 ayat (1) KUHP berpotensi menghalangi hak Pemohon selaku warga negara untuk bersikap kritis karena pembicaraan yang mengkritisi pemerintah mudah sekali disalahartikan sebagai permufakatan jahat untuk melakukan makar,” kata Habiburokhman dari ringkasan permohonannya.

Kemudian pada tanggal 12 Mei 2017, Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (MK) mengirimkan surat Nomor 182.19/PAN.MK/5/2017 tentang panggilan sidang pada 17 Mei 2017 pukul 11.00 WIB.

Baca juga:   Lieus Sungkharisma: Kasih Tahu Kapolri, Jangan Kaya Nggak Ada Kerjaan!

Namun, pada 17 Mei 2017, Habiburokhman tidak hadir sesuai jadwal yang ditentukan.

Kemudian Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (MK) mencoba menghubungi Pemohon melalui telepon, namun Pemohon tidak menjawab meskipun terdengar nada sambung.

Sementara, pada tanggal 30 Mei 2017, berdasarkan Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) UU MK, MK memutuskan menggugurkan permohonan Habiburokhman.

“Oleh karena itu Mahkamah menilai bahwa Pemohon tidak menunjukkan kesungguhan untuk mengajukan permohonan a quo. Berdasarkan pertimbangan tersebut, dalam rangka memenuhi asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan maka permohonan Pemohon haruslah dinyatakan gugur,” tandas majelis Mahkamah Konstitusi (MK).

PILIHAN SPONSOR

BACA JUGA
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
Lihat semua komentar