JAKARTA, harianpijar.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) lebih objektif mengaudit keuangan kementerian dan lembaga (K/L) negara. Hal itu, menanggapi tertangkapnya pejabat BPK oleh KPK terkait jual beli opini WTP.
“BPK untuk semakin objektif untuk bisa menerapkan audit keuangan, baik daerah, lembaga, dan kementerian dengan baik,” kata Tjahjo Kumolo di kantor DPP Partai Nasdem, Jakarta Pusat, Minggu 28 Mei 2017.
Menurut Tjahjo Kumolo, opini WTP yang diterima lembaga kementerian atau lembaga negara tidak menjamin bersih dari indikasi-indikasi KKN dan suap. Karena itu, Kepolisian, KPK dan Kejaksaan harus cepat memproses bila menemukan indikasi tersebut.
Selanjutnya, ditegaskan Tjahjo Kumolo, sistem transparansi terbuka dalam laporan keuangan lembaga negara menjadi penting. Hal ini, bisa dimulai dari proses perencanaannya, penganggarannya hingga penyerapannya.
“Dengan kasus yang ada ini, kami mengapresiasi langkah-langkah Pak Menteri Desa yang terbuka, yang mengoreksi, malah beliau kalau perlu dicabut WTP-nya,” tandas mantan Sekjen PDI Perjuangan itu.