Polri: Yang Berwenang Melakukan Pemindahan Penahanan Ahok Ada Pada Jaksa

rikwanto-2
Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Rikwanto mengatakan, jika pihak yang berwenang melakukan pemindahan adalah pihak eksekutor yakni jaksa.

JAKARTA, harianpijar.com – Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mencabut memori banding atas vonis dua tahun penjara yang dijatuhkan Pengadilan Negeri Jakarta Utara, terhadap dirinya. Pasalnya, memori banding itu dicabut karena Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sudah menerima seluruh keputusan Majelis Hakim.

Selain itu, atas dicabutnya memori banding itu, proses perlawanan hukum Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) juga dinyatakan selesai. Dengan demikian, mantan Gubernur DKI Jakarta ini akan menjalani sisa masa hukumannya didalam penjara.

Namun, belum jelas penahanan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) bakal ditangguhkan apa tidak. Mengingat, sejauh ini Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) masih ditahan di Rutan Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat.

Baca juga:   Vonis Ahok Dikecam Internasional, Lulung: Dunia Tidak Usah Ikut Campur

Menurut Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Rikwanto mengatakan, jika pihak yang berwenang melakukan pemindahan adalah pihak eksekutor yakni jaksa.

“Eksekutor jaksa ya, kalau masalah penahanan di mana silakan tanya jaksa,” kata Brigjen Rikwanto di Mabes Polri, Jakarta, Rabu 24 Mei 2017 kemarin.

Sebelumnya diketahui, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mencabut upaya banding vonis dua tahun penjara yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, terhadap dirinya. Banding dicabut dengan alasan Ahok sudah menerima sepenuhnya keputusan Majelis Hakim dan siap menjalankan hukumannya.

Namun, menurut salah seorang tim kuasa hukum Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), I Wayan Sudiarta, sampai saat ini upaya penangguhan penahanan terhadap kliennya ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, masih jalan terus.

Baca juga:   Sejumlah Rencana Ahok Sebelum Serahkan Jabatan Dari Kursi Gubernur

Karena, dikatakan I Wayan Sudiarta, penangguhan penahanan tetap berjalan karena perintah menahan kliennya tidak punya dasar kuat.

“Keadaan mana yang mengkhawatirkan? Kenapa dia dikhawatirkan melarikan diri atau menghilangkan barang bukti. Harus ada keadaan dulu. Baru ada dasar dulu. Ini baru keadaan itu tidak disebutkan sehingga tidak ada alasan. Karena itu alasan penahanan ini tidak kuat, sangat tidak kuat,” kata I Wayan Sudiarta di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Selasa 23 Mei 2017 baru lalu.

PILIHAN SPONSOR

BACA JUGA
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
Lihat semua komentar