Pakar Hukum: Jaksa Penuntut Umum Kasus Ahok Mempertaruhkan Reputasinya

Prof Mudzakir, saya kira jika tidak mencabut permohonan banding, taruhannya reputasi para jaksa. Kalau tidak profesional, sebaiknya diperiksa Komisi Kejaksaan.

JAKARTA, harianpijar.com – Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang menangani kasus dugaan penodaan agama Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dinilai mempertaruhkan reputasinya, dengan mengajukan banding atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Utara yang memvonis Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dua tahun penjara.

Lantaran, putusan hakim lebih berat dari tuntutan jaksa penuntut umum (JPU). Selain itu, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) juga telah mencabut permohonan banding.

“Saya kira jika tidak mencabut permohonan banding, taruhannya reputasi para jaksa. Kalau tidak profesional, sebaiknya diperiksa Komisi Kejaksaan,” kata Pakar hukum pidana dari Universitas Islam Indonesia (UII) Prof Mudzakir, Rabu 24 Mei 2017.

Baca juga:   Saat Ditemui Djarot di Rutan Mako Brimob, Ahok Tanya Pembangunan Masjid di Kalijodo

Menurut Mudzakir, jika kemudian Komisi Kejaksaan menemukan kejanggalan dari langkah para jaksa, maka sebaiknya para jaksa tersebut disingkirkan dari peran sebagai penuntut umum. Karena, menurutnya jika tidak dikhawatirkan bakal memperlemah eksistensi jaksa yang sebenarnya.

“Terlepas (pengajuan banding-red) diperintah atasan atau tidak, jaksa harus ingat bahwa mereka itu bertanggung jawab pada publik. Mereka tidak boleh mengabdi pada atasannya, tapi pada Tuhan Yang Maha Esa,” kata Mudzakir.

Baca juga:   Tim Kuasa Hukum Ahok: Sebagian Besar Saksi Kasus Penistaan Agama Terkait FPI

Sementara, dikatakan Mudzakir, dirinya menyarankan para jaksa yang menangani perkara Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), mempertimbangkan untuk mengikuti langkah Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) tersebut. Dengan demikian keputusan hakim segera berkekuatan hukum tetap dan Ahok dapat menjalani hukuman sesuai vonis yang ditetapkan.

PILIHAN SPONSOR

BACA JUGA
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
Lihat semua komentar