1.-Perda-RTRW
Bappeda Kota Pematangsiantar menggelar konsultasi publik terkait rencana revisi Peraturan Daerah (Perda) tentang Tata/Ruang (RT/RW). (foto: Harian Pijar/Dedi Sihombing)

Dilaporkan wartawan harianpijar.com Dedi Sihombing

PEMATANGSIANTAR, harianpijar.com – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Pematangsiantar, menggelar konsultasi publik terkait rencana revisi Peraturan Daerah (Perda) tentang Tata/Ruang (RT/RW), di Aula kantor Bappeda, Selasa 23 Mei 2017.

Menurut Asisten II Drs M Akhir Harahap, beberapa dinamika mempengaruhi peninjauan terhadap tata ruang yang ada, untuk itu perlu dilakukan revisi untuk mencapai keserasian, keharmonisan penataan ruang yang ada. Lain itu, perkembangan situasi nasional, pembangunan kawasan strategis serta faktor-faktor pembangunan lainnya sangat berpengaruh pada perubahan tata ruang.

Lebih lanjut, ditegaskan Akhir Harahap, Kota Pematangsiantar yang keberadaannya dekat dengan Kawasan Strategis Nasional (KSN) Danau Toba tentu akan berpengaruh dengan sektor pembangunan ekonomi dan sektor parawisata.

Baca juga:   Pemerintah RI, Diminta Menasionalisasi PT Freeport

“Karena itu pembangunan jalan akan berpengaruh bagi Kota Pematangsiantar. Semua hal  diatas dapat menjadi pertimbangan terhadap revisi RT/RW Kota Pematangsiantar,” tegas Akhir Harahap, pada Selasa, 23 Mei 2017.

Sementara, menurut Robert Tua Siregar Ph.D, dari program Pasca Sarjana Universitas Simalungun, yang menjadi pembicara dalam konsultasi publik tersebut, mengatakan, tujuan dari konsultasi publik ini tentunya untuk melakukan review terhadap (RT/RW) Kota Pematangsiantar, dimulai dari penyusunan, muatan materi pengaturan, hingga progres operasional implementasi tata ruang, tinjauan kritis dalam penataan ruang meliputi tujuan, kebijakan serta strategi ruang wilayah kota.

Baca juga:   Jaksa Agung: Pembubaran HTI Dalam Tahap Finalisasi

Sedangkan, acara konsultasi publik juga diikuti berbagai instansi seperti, DPRD. kepolisian, kejaksaan, akademisi, masyarakat, Badan Pertanahan, perwakilan Pemerintah Kabupaten Simalungun, Camat dan Lurah se-Kota Pematangsiantar.

Selain itu, acara konsultasi publik, yang juga dihadiri Ketua DPRD Siantar Eliakim Simanjuntak SE ini ditandai dengan penandatanganan Berita acara kesepakatan Pemerintah Kota (Pemkot) Pematangsiantar dengan Pemerintah Kabupaten Simalungun sebagai daerah  berbatasan.

Komentar

avatar
  Subscribe  
Notify of