Bela HTI, Yusril: Yakin Bakal Menang Lawan Pemerintah di PTUN

Yusril-Ihza-Mahendra
Yusril Ihza Mahendra. (foto: google images)

JAKARTA, harianpijar.com – Kuasa hukum Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Yusril Ihza Mahendra yakin pihaknya bakal menang dengan mudah melawan pemerintah jika organisasi itu dibubarkan menggunakan keputusan presiden (Keppres).

Menurut Yusril Ihza Mahendra, dirinya menilai Keppres bisa digagalkan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) karena bertentangan dengan Undang-undang terkait legalitas ormas di Indonesia.

“Iya, lebih gampang. Kemungkinan pemerintah kalah besar sekali,” kata Yusril Ihza Mahendra di kantornya, Law Firm Ihza and Ihza, Tebet, Jakarta Selatan, Selasa 23 Mei 2017.

Lebih lanjut, ditegaskan Yusril Ihza Mahendra, selain menganggap enteng pembatalan Keppres terkait pembubaran HTI, majelis hakim PTUN juga tidak bisa didikte oleh kekuatan politik. Dirinya menyebut ada pengalaman yang sama pada kasus reklamasi, di mana Pemprov DKI Jakarta kalah melawan nelayan Jakarta Utara.

Baca juga:   Yusril: Kemenkumham Lambat, HTI Belum Menerima SK Pembubaran

Bahkan, menurut Yusril Ihza Mahendra, tidak hanya itu, bermodal kemenangan pada sengketa dualisme di tubuh Partai Golkar 2015 dan sengketa PPP pada 2016, dirinya mengatakan majelis hakim selalu punya pertimbangan sendiri, bukan karena intervensi pihak luar.

“Enggak gampang pemerintah sekarang mengintervensi pengadilan. Harus tunjukkan mereka (pengadilan) punya integritas juga,” kata pakar hukum tata negara itu.

Sementara, wacana pembubaran HTI melalui Keppres disampaikan Jaksa Agung HM Prasetyo pada Jumat 19 Mei 2017 lalu. Lain itu, HM Prasetyo menyebut ada sejumlah pilihan untuk membubarkan HTI dari Indonesia. Salah satunya dengan mengeluarkan Keppres.

Baca juga:   Wakil Ketua Komisi III DPR Desmond J Mahesa: Minta HTI Keluar Dari RI Jika Bentuk Negara Islam

Sedangkan, HTI sebelumnya menunjuk Yusril Ihza Mahendra sebagai koordinator tim hukum untuk melawan pemerintah di pengadilan.

Sementara, menurut Juru Bicara HTI Ismail Yusanto mengatakan, tim hukum ini terdiri dari 1.000 pengacara dari berbagai daerah. Mereka bertugas mengadvokasi hak-hak HTI dari daerah hingga ke pusat, selain langkah hukum di pengadilan.

Selain itu, awal Mei lalu, Menko Polhukam Wiranto telah mengambil langkah hukum untuk membubarkan HTI. Hal itu dilakukan karena pemerintah menilai kegiatan organisasi itu bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.

Namun, keputusan ini tidak berkekuatan hukum tetap. Alasannya, HTI merupakan organisasi legal dan memiliki badan hukum. Pemerintah telah menyiapkan materi hukum membawa persoalan ini ke pengadilan.

PILIHAN SPONSOR

BACA JUGA
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
Lihat semua komentar