Juru bicara Kementerian Luar Negeri Arrmanatha Nasir, di PBB itu kan ada mekanisme sendiri, dari segi substansi dan prosedural ada caranya sendiri.

JAKARTA, harianpijar.com – Kementerian Luar Negeri (Kemlu) tidak banyak berkomentar soal tindakan pimpinan Front Pembela Islam (FPI), Rizieq Shihab, yang berencana membawa isu kriminalisasi ulama ke dunia internasional melalui Dewan HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Menurut juru bicara Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Arrmanatha Nasir, upaya tersebut disampaikan Ketua Tim Advokasi Gerakan Nasional Pengawal Fatwa MUI (GNPF MUI) Kapitra Ampera. Lain itu, menurutnya sengketa yang bisa diajukan ke ranah PBB ataupun Mahkamah Pidana Internasional (ICC) hanya yang terkait dengan konteks antarnegara. Jadi hanya negara yang bisa angkat isu ini di tingkat seperti itu.

“Isu (di PBB) itu kan ada mekanisme sendiri, dari segi substansi dan prosedural ada caranya sendiri. Kami tidak tahu apa yang dimaksud oleh yang bersangkutan sehingga tak bisa berkomentar secara detail tentang ini,” kata Arrmanatha Nasir, di gedung Kemlu, Jakarta, Kamis, 18 Mei 2017 lalu, terkait dengan rencana pemimpin FPI, Rizieq Shihab, membawa masalahnya ke PBB.

Baca juga:   Pengamat: Elektabilitas Anies-Sandi Stagnan, Kasus FPI & Rizieq Shihab Jadi Beban di Pilkada Putaran Dua

Lebih lanjut, ditegaskan Arrmanatha Nasir, dirinya juga menekankan bahwa kedutaan besar RI di luar negeri tidak memiliki wewenang atas tindakan warga negara Indonesia secara khusus. Karena, data jumlah WNI dihitung melalui laporan keluar-masuknya WNI di negara yang bersangkut.

“Dalam hal ini, apabila ada permintaan (memantau WNI) dari institusi di Indonesia, baru akan kita lakukan,” tegas Arrmanatha Nasir.

Selanjutnya, juga dikatakan Arrmanatha Nasir, wewenang untuk memulangkan Rizieq Shihab ke Indonesia juga bukan milik Kementerian Luar Negeri RI.

Baca juga:   Minta Presiden Hentikan Penyidikan, Kadiv Humas Polri: Penghentian Perkara Merupakan Wewenang Penyidik

“Bisa minta bantuan Interpol, minta bantuan dari polisi di sana (negara lokasi Rizieq Shihab) untuk menahan yang bersangkutan atau memintanya pulang,” kata Arrmanatha Nasir.

Sebelumnya, Ketua Tim Advokasi Gerakan Nasional Pengawal Fatwa MUI (GNPF MUI) yang juga kuasa hukum Rizieq Shihab, Kapitra Ampera, Selasa lalu menyebut pimpinan FPI, Rizieq Shihab, telah bertemu dengan salah seorang perwakilan PBB di bidang hak asasi manusia saat berada di Malaysia.

“Rizieq Shihab menyampaikan dugaan kriminalisasi yang dialaminya di Indonesia dan berencana mengajukan laporan resmi langsung ke PBB,” kata Kapitra Ampera di Ar-Rahman Quran Learning Center di Tebet Utara, Jakarta Selatan, Selasa baru lalu.

Komentar

avatar
  Subscribe  
Notify of