NU Tolak Indonesia Jadi Negara Islam

Said Aqil Sriadj, NU dan Muhammadiyah sepakat Indonesia bukan negara agama, bukan negara suku, tapi negara kebangsaan.

JAKARTA, harianpijar.com – Dugaan adanya upaya mengubah wajah Indonesia menjadi negara Islam banyak menuai beragam pertentangan. Lain itu, semangat kebhinnekaan kini menjadi pegangan penting.

Bahkan, dua organisasi Islam terbesar di Indonesia, Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah, menolak tegas dengan upaya itu.

“NU dan Muhammadiyah sepakat Indonesia bukan negara agama, bukan negara suku, tapi negara kebangsaan,” kata Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj di Jakarta, Jumat 19 Mei 2017 kemarin.

Menurut Said Aqil Siradj, Indonesia diketahui sebagai negara dengan mayoritas Islam terbesar di dunia. Namun, keputusan pendiri bangsa membuat Indonesia bisa hidup dengan beragam latar belakang masyarakatnya. Lain itu, keputusan dinilai tepat, beragamnya budaya dan latar belakang membuat Indonesia terlihat semakin kaya.

Sementara, ditegaskan Said Aqil Siradj, munculnya dugaan upaya mengubah Indonesia menjadi negara agama, berkaitan dengan rencana pemerintah membubarkan ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Karena, pemerintah memastikan bahwa HTI merupakan gerakan anti-Pancasila.

Baca juga:   Alumni 212 Akan Gelar Aksi Tolak Perppu Ormas, Kapolri Sarankan Lebih Baik ke MK

Sedangkan, Said Aqil Siradj sebagai ulama juga melihat rencana pembubaran HTI telah sesuai dan sikap politik pemerintah disetujui NU. Lain itu, dirinya beranggapan setiap ormas ingin berupaya menegakkan khilafah harus disikapi dengan tegas. Khilafah sendiri merupakan sistem pemerintahan mengikuti syariat Islam. Hal itu belakangan kerap digembar-gemborkan para pengurus HTI.

“Setiap gerakan yang mengarah bertentangan dengan prinsip itu harus disikapi dengan tegas, jangan dibiarkan,” tegas Said Aqil Siradj.

Lebih lanjut, dikatakan Said Aqil Siradj, meski setuju pembubaran, namun dirinya minta semua warga Indonesia tidak memusuhi bekas anggota HTI. Bahkan, pihaknya siap menampung maupun berdiskusi mengenai masalah ini.

“Orang-orangnya, anggotanya, aktivisnya tidak boleh kita musuhi. Sesama bangsa Indonesia,” kata Said Aqil Siradj.

Baca juga:   Perppu Ormas Berlaku, Pemerintah Diminta Segera Bubarkan HTI dan Ormas Anti-Pancasila

Namun, ditegaskan Said Aqil Siradj, upaya pemerintah membubarkan HTI telah menimbulkan sentimen negatif. Tidak sedikit orang menganggap bahwa pemerintah tidak senang dengan keberadaan organisasi masyarakat berbasis agama Islam.

Sementara, Menko Polhukam Wiranto dalam menanggapi hal tersebut, menjelaskan, bahwa apa yang dilakukan pemerintah merupakan upaya menjaga kedaulatan bangsa. Sehingga ketika kedaulatan bangsa terancam pemerintah harus bergerak.

“Kita enggak usah ribut, karena yang dilakukan pemerintah bukan kesewenang-wenangan, bukan kebencian terhadap ormas Islam, tapi untuk menjaga kedaulatan bangsa,” kata Wiranto.

Selain itu, Wiranto juga mengatakan, bila pembubaran organisasi masyarakat seperti dilakukan pemerintah kepada HTI adalah sesuatu wajar. “Pembubaran tersebut juga sudah didasari banyak bukti bahwa dalam praktiknya ormas tersebut membawa sebuah gerakan politik memengaruhi opini publik untuk mengganti dasar-dasar negara dengan konsep lain,: tandas Wiranto.

PILIHAN SPONSOR

BACA JUGA
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
Lihat semua komentar