Ahli Hukum: Jaksa Kasus Ahok Ajukan Banding, Tidak Masalah

refly
Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun.

JAKARTA, harianpijar.com – Ahli Hukum Tata Negara dan Pengamat Politik Indonesia, Refly Harun mengatakan jaksa penuntut umum (JPU) berhak untuk mengajukan memori banding kepada Pengadilan Negeri Jakarta Utara.

Menurut Refly Harun, hal tersebut sah-sah saja meskipun vonis yang dijatuhkan oleh majelis hakim kepada Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) lebih berat dari tuntutan jaksa.

Sementara, dalam sidang perkara Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), hakim Dwiarso memutus Ahok dua tahun penjara karena dianggap terbukti menodai agama dengan menggunakan pasal 156a Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tentang penodaan agama. Lain itu, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) divonis dengan kurungan penjara selama dua tahun.

Selanjutnya, diketahui vonis tersebut ternyata lebih berat dari tuntutan jaksa penuntut umum (JPU). Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dijerat dengan pasal 156 yakni satu tahun hukuman pidana dan dua tahun pidana percobaan.

Baca juga:   Terkait Kasus Buni Yani, JPU Akan Jadikan Ahok Saksi

Karena itu, menurut Refly Harun, selama untuk menegakkan profesionalisme, jaksa penuntut umum (JPU) berhak mengajukan memori banding atas putusan hakim.

“Karena, misalnya, Ahok dituntut dengan pasal 156 lalu divonis 156a, seolah jaksa tidak profesional. Makanya bagi jaksa penting untuk menegakkan profesionalisme juga,” kata Refly Harun saat dikonfirmasi, Selasa, 16 Mei 2017.

Lebih lanjut, ditegaskan Refly Harun, dirinya menilai tidak ada unsur keberpihakkan terhadap Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) atas keputusan jaksa yang akan mengajukan memori banding atas putusan hakim. Karena, dikatakan Refly Harun, baik jaksa penuntut umum (JPU) ataupun Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) memiliki kepentingan yang berbeda.

Baca juga:   Jelang Vonis Ahok, KY: Diminta Hakim Tidak Terpengaruh Berita dan Media Sosial

Sementara, ditegaskan Refly Harun, kepentingan jaksa penuntut umum (JPU) mengajukan memori banding untuk menegakkan profesionalisme mereka. Lain itu, mereka paling tidak mempertahanan perspektif mereka bahwa pasal yang terbukti pada Ahok bukan pasal penodaan agama, tapi soal permusuhan terhadap golongan.

Sedangkan, tim kuasa hukum Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) berkepentingan untuk mengajukan banding lantaran mereka tidak merasa melanggar Pasal 156a ataupun 156 KUHP.

“Saya kira tidak masalah. Saya kira dalam perspektif itu penting bagi jaksa untuk mengajukan banding,” tandas Refly Harun.

PILIHAN SPONSOR

BACA JUGA
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
Lihat semua komentar