Pengamat: Pelantikan OSO Sebagai Ketua DPD Tidak Sah, Masyarakat Dapat Gugat Melalui PTUN

Pengamat Hukum Tata Negara Universitas Airlangga, Radian Salman, dilantiknya Ketua Umum Partai Hanura itu menjadi pimpinan DPD RI dinilai mencederai sistem demokrasi di Indonesia yang menganut dua kamar, yaitu DPR RI yang dipilih mewakili konstituen dan DPD RI yang dipilih sebagai perwakilan daerah.

JAKARTA, harianpijar.com – Masyarakat yang tidak menyetujui pengangkatan Oesman Sapta Odang (OSO) sebagai pimpinan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), diminta agar dapat melayangkan gugatan secara hukum.

Menurut Pengamat Hukum Tata Negara Universitas Airlangga, Radian Salman, dirinya mendorong masyarakat yang tidak setuju dengan diangkatnya Oesman Sapta Odang (OSO) sebagai pimpinan DPD RI dapat melayangkan gugatannya secara hukum.

“Memang saya risih juga mengetahui OSO yang merupakan ketua umum sebuah partai politik dilantik menjadi pimpinan DPD,” kata Radian Salman, pada Seminar Nasional bertajuk ‘Revitalisasi Kewenangan Konstitusional DPR RI’ di Surabaya, Senin 15 Mei 2017.

Sementara, juga ditegaskan Radian Salman, dilantiknya Ketua Umum Partai Hanura itu menjadi pimpinan DPD RI dinilai mencederai sistem demokrasi di Indonesia yang menganut dua kamar, yaitu DPR RI yang dipilih mewakili konstituen dan DPD RI yang dipilih sebagai perwakilan daerah.

Namun, menurut Radian Salman, bahwa pengangkatan OSO yang menjabat Ketua Umum Partai Politik sebagai pimpinan DPD juga tidak melanggar regulasi DPD sebagaimana yang berlaku saat ini.

Baca juga:   Ahok: Soal Reklamasi, Kemungkinan Pemprov DKI Akan Banding

“Apalagi SK penetapan kepemimpinan OSO sebagai Ketua DPD RI juga sudah ada. Artinya secara hukum itu sah,” kata Radian Salman.

Sedangkan, dijelaskan Radian Salman, kalau memang SK penetapan kepemimpinan OSO di DPD itu dipersoalkan, masyarakat bisa melayangkan gugatan secara hukum, yaitu melayangkan gugatan untuk membatalkan SK kepemimpinan OSO sebagai Ketua DPD melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Sementara, menurut pengamat hukum tata negara lainnya, Siti Marwiyah, malah terang-terangan menyebut pelantikan OSO sebagai Ketua DPD RI tidak sah secara hukum.

“Sumpah yang dalam undang-undang yang mengatur soal pengangkatan pimpinan DPD itu disebutkan harus dilakukan oleh seorang Ketua Mahkamah Agung (MA),” kata Siti Marwiyah yang juga Dekan Fakultas Hukum Universitas Dr Soetomo Surabaya ini.

Selain itu, dijelaskan Siti Marwiyah, pengangkatan OSO sebagai Ketua DPD didelegasikan oleh Ketua MA kepada wakilnya.

“Kenyataannya yang mengangkat OSO sebagai pimpinan DPD bukan dilakukan oleh seorang Ketua MA, melainkan didelegasikan ke Wakil Ketua MA,” jelas Siti Marwiyah.

Baca juga:   Bela HTI, Yusril: Yakin Bakal Menang Lawan Pemerintah di PTUN

Karena itu, dikatakan Siti Marwiyah, dirinya sepakat dengan Radian, memastikan masyarakat yang menolak pengangkatan OSO bisa dengan mudah membatalkan SK pengangkatannya jika ada yang melayangkan gugatan ke PTUN.

Sedangkan, menurut anggota DPD RI dari Provinsi Jawa Timur Ahmad Nawardi, yang turut hadir dalam seminar tersebut menyatakan, masyarakat tidak bisa serta-merta menyalahkan personel DPD yang saat ini diakuinya banyak yang merangkap sebagai anggota partai politik.

Selain itu, ditegaskan Ahmad Nawardi, dicontohkannya dirinya sendiri yang sebelumnya pernah menjabat sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Timur dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pada pemilihan umum tahun 2014. Kemudian saat ini dia menjabat sebagai anggota DPD mewakili Provinsi Jawa Timur.

“Kalau sekarang saya yang menjabat anggota DPD sekaligus menjadi anggota Partai Hanura, karena undang-undangnya memperbolehkan,” kata Ahmad Nawardi.

PILIHAN SPONSOR

BACA JUGA
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
Lihat semua komentar