Dinilai Tidak Sejalan Dengan Tuntutan JPU, Relawan Desak KY Periksa Hakim Yang Adili Ahok

Raja Juli Antoni, hakim yang mengadili Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) layak ditelisik lantaran pertimbangannya yang dianggap tidak berimbang. Hakim tidak mempertimbangkan saksi-saksi yang didatangkan dari kubu Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

JAKARTA, harianpijar.com – Solidaritas relawan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mendesak Komisi Yudisial (KY) untuk memeriksa hakim yang mengadili gubernur DKI Jakarta tersebut. Lain itu, vonis hakim tidak sejalan dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU), satu tahun penjara dan dua tahun masa percobaan.

“Mendesak KY memeriksa majelis hakim yang mengadili Ahok,” kata salah satu inisiator Solidaritas Relawan Ahok, Raja Juli Antoni di Tugu Proklamasi, Jakarta, Rabu 10 Mei 2017.

Menurut Raja Juli Antoni, hakim yang mengadili Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) layak ditelisik lantaran pertimbangannya yang dianggap tidak berimbang. Selain itu, dirinya juga mengatakan hakim tidak mempertimbangkan saksi-saksi yang didatangkan dari kubu Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

“Karena putusan pengadilan mengabaikan fakta-fakta persidangan yang dihadirkan oleh Basuki,” kata Raja Juli Antoni yang disambut riuh para warga.

Selanjutnya, dijelaskan Raja Juli Antoni, Relawan Ahok-Djarot berjanji akan mengawal kasus hukum Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) hingga akhir. Lain itu, dalam waktu dekat ini pihaknya juga akan mendesak soal penangguhan penahanan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

Baca juga:   Terkait Biaya Pengobatan, Ahok: Jupe Enggak Usah Khawatir Soal Biaya

“Mendukung dan siap mendampingi Ahok mencari keadilan. Dan meminta para pejabat tinggi turut menangguhkan penahanan Basuki,” jelas Raja Juli Antoni.

Seperti diberitakan, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara memvonis Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dua tahun penjara. Dirinya dinilai bersalah melanggar Pasal 156a KUHP mengenai penodaan agama. Sementara, putusan tersebut lebih berat dari tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) yang menuntut Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) hanya dituntut dengan pidana satu tahun penjara dengan masa percobaan dua tahun.

Karena, Jaksa penuntut umum (JPU) menilai, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) hanya melanggar Pasal 156 KUHP. Sementara itu, untuk dakwaan melanggar Pasal 156a KUHP mengenai penodaan agama dinilai tidak terbukti.

Baca juga:   Ahok: Naikan Gaji RT Setara UMP DKI, RT Harus Kerja Sesuai Standart

Diketahui, Pasal 156 KUHP menyebut, “Barang siapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia, diancam pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak Rp4.500.”

Sementara itu, Pasal 156a KUHP berbunyi, “Dipidana dengan pidana penjara selama-selamanya lima tahun barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penondaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia.”

Sedangkan, Hakim menjelaskan, yang memberatkan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) adalah dirinya dianggap tidak merasa bersalah, perbuatannya dinilai menimbulkan keresahan, dan dapat memecah kerukunan masyarakat. Yang meringankan adalah terdakwa tidak pernah dihukum, sopan, dan kooperatif dalam persidangan.

Sementara, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menyatakan akan mengajukan banding atas putusan hakim. Sedangkan, jaksa penuntut umum (JPU) mengatakan masih pikir-pikir.

PILIHAN SPONSOR

BACA JUGA
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
Lihat semua komentar