Mendagri: Pemerintah Rahasiakan Bukti Pelanggaran HTI, Sehingga Pantas Dibubarkan

Mendagri Tjahjo Kumolo, pemerintah telah menyiapkan berkas-berkas berupa bukti-bukti pelanggaran HTI yang dianggap bertentangan dengan asas dan dasar negara, yakni Pancasila dan UUD 1945. Selain itu, berkas-berkas itu disiapkan untuk segera dikirimkan ke pengadilan untuk diproses.

JAKARTA, harianpijar.com – Pemerintah menggelar rapat koordinasi terbatas di Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam), di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Rabu 10 Mei 2017.

Lain itu, rapat yang dipimpin oleh Menko Polhukam Wiranto ini dihadiri oleh sejumlah menteri dan pejabat terkait, yaitu Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Kepala BIN Jenderal Budi Gunawan, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara dan Jaksa Agung HM Prasetyo.

Diketahui, rapat ini membahas keputusan pemerintah yang ingin membubarkan ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).

‎Menurut Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo, bahwa pemerintah telah menyiapkan berkas-berkas berupa bukti-bukti pelanggaran HTI yang dianggap bertentangan dengan asas dan dasar negara, yakni Pancasila dan UUD 1945. Selain itu, berkas-berkas itu disiapkan untuk segera dikirimkan ke pengadilan untuk diproses.

‎”Untuk pengadilan pokoknya sudah siap,” kata Tjahjo Kumolo.

Sementara, Tjahjo Kumolo, saat dirinya ditanya apa saja berkas yang menjadi bukti-bukti pelanggaran HTI sehingga ingin dibubarkan, dirinya menolak menyebutkan.

“Untuk berkas rahasia dong‎,” tegas Tjahjo Kumolo.

Baca juga:   Di Manado Sulut, Resolusi Tolak HTI dan FPI Bergema di Ruang Dewan

Sebelumnya, Menko Polhukam Wiranto mengatakan, Pemerintah segera mengajukan surat pembubaran ormas Islam Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) ke pengadilan untuk segera diproses dan diputuskan.

“(pembubaran HTI) Tentu sudah berdasarkan hukum, oleh karena itu nanti akan ada pengajuan pada satu lembaga peradilan. Pemerintah tidak sewenang-wenang, tetapi bertujuan pada hukum yang berlaku di Indonesia,” kata Wiranto di kantornya, Jakarta, Senin 8 Mei 2017 baru lalu.

Menurut Wiranto, dirinya berpandangan HTI harus dibubarkan supaya gerakan kelompok ormas Islam yang memiliki tujuan perjuangan politik menciptakan negara Islam atau Khilafah Islamiyah ini tidak berkembang. Sebab ormas ini dinilai telah mengancam keutuhan NKRI.

“Langkah (pembubaran) itu dilakukan semata-mata agar kami mencegah berbagai embrio yang dapat berkembang dan menggangu pemerintah dari segi keamanan, ketertiban masyarakat. Dan dapat mengganggu eksistensi kita yang tengah berkembang untuk mencapai tujuan nasional,” jelas Wiranto.

Lain itu, Wiranto juga menerangkan, usulan pembubaran HTI berdasarkan perintah Presiden Joko Widodo. Pasalnya faham ormas Islam yang memiliki jejaring dengan gerakan Islam Timur Tengah ini bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.

Baca juga:   Minta Mendagri Tak Asal Copot Kepala Daerah, M Taufik: Harus Ada Diskusi Dulu

“‎Bapak Presiden sudah menugasi Kementerian, Lembaga di jajaran Kemenko Polhukam untuk mengkaji secara mendalam dan dilakukan langkah-langkah yang cepat, tegas terhadap ormas yang nyata-nyata bertentangan ‎dengan Pancasila,” terang Wiranto.

‎Karena, menurut Wiranto, sebagai ormas berbadan hukum, HTI tidak melaksanakan peran positif dalam mencapai tujuan nasional dan kepentingan bangsa. Aktivitas yang dilakukan oleh HTI nyata-nyata telah menimbulkan benturan di masyarakat yang pada gilirannya dapat mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat serta membahayakan keutuhan NKRI.

“Mencermati berbagai pertimbangan di atas serta menyerap aspirasi masyarakat, bahwa pemerintah perlu mengambil langkah hukum secara tegas, untuk membubarkan HTI,” kata Wiranto.

Selanjutnya, juga dikatakan Wiranto, keputusan tersebut diambil oleh pemerintah sesuai mekanisme dan prosedur yang berlaku. Menurutnya keputusan tersebut bukan berarti pemerintah anti ormas Islam.

“Keputusan ini diambil bukan berarti pemerintah anti ormas Islam, bukan. Namun, semata-mata dalam rangka merawat dan menjaga keutuhan NKRI yang berdasarkan pancasila dan UUD RI tahun 1945,” tandas Wiranto.

PILIHAN SPONSOR

BACA JUGA
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
Lihat semua komentar