Presiden: Diminta Semua Pihak Menghormati Vonis Ahok

presiden-jokowi
Presiden Joko Widodo (Jokowi).

JAKARTA, harianpijar.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta semua pihak menghormati vonis majelis hakim terhadap Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Lain itu, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) langsung ditahan setelah divonis dua tahun penjara dalam kasus penodaan agama.

“Saya meminta semua pihak menghormati proses hukum yang ada serta putusan yang telah dibacakan majelis hakim,” kata Presiden Joko Widodo saat kunjungan kerja di Papua, Selasa 9 Mei 2017.

Selain itu, juga dikatakan Presiden Joko Widodo, begitu juga dengan keputusan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengajukan banding pun harus dihormati. Semua pihak diminta mempercayai proses hukum dalam menyelesaikan segala permasalahan di negeri ini.

“Memang begitu lah sebuah negara yang demokratis dalam menyelesaikan perbedaan pandangan yang ada dan sekali lagi pemerintah tidak bisa mengintervensi proses-proses hukum yang ada,” kata Presiden Joko Widodo.

Menurut Presiden Joko Widodo, dirinya juga telah mendapatkan laporan dari Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo soal vonis Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Namun, dirinya tetap akan menanyakan lebih detail setelah kembali ke Jakarta.

Baca juga:   Hasto Kristiyanto: Presiden Jokowi, Menteri dan Para Ahli akan Hadiri HUT PDIP

Sementara, Pengadilan Negeri Jakarta Utara memvonis Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dua tahun penjara dan langsung ditahan. Karena, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dinilai terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 156a KUHP mengenai penodaan agama.

Sedangkan, putusan itu lebih berat dari tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) yang menginginkan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dipidana satu tahun penjara dengan masa percobaan dua tahun. Jaksa Penuntut Umum (JPU) menilai, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) hanya melanggar Pasal 156 KUHP. Sedangkan dakwaan melanggar Pasal 156a KUHP tidak terbukti.

Diketahui, Pasal 156 KUHP menyebut, “Barang siapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia, diancam pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak Rp4.500.”

Baca juga:   Soal Ibu Kota Baru, Jokowi: Kalimantan yang Mana Akan Disampaikan Agustus

Sementara itu, Pasal 156a KUHP berbunyi, “Dipidana dengan pidana penjara selama-selamanya lima tahun barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penondaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia.”

Selain itu, Ketua Majelis Hakim Dwiarso Budi Santiarto menjelaskan, yang memberatkan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) ialah karena dirinya tidak merasa bersalah, perbuatannya dinilai menimbulkan keresahan, dan dapat memecah kerukunan masyarakat. Sedangkan yang meringankan ialah terdakwa tidak pernah dihukum, sopan, dan kooperatif dalam persidangan.

Selanjutnya, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menyatakan akan mengajukan banding atas putusan hakim. Sementara itu, jaksa penuntut umum (JPU) masih mengatakan pikir-pikir.

PILIHAN SPONSOR

BACA JUGA
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
Lihat semua komentar