Peneliti: Jika Proses Demokrasi di Jakarta Diikuti Daerah Lain, Selesai Kita Sebagai Bangsa

Sri Yanuarti, dirinya berharap proses yang terjadi di DKI Jakarta bisa menjadi bahan pembelajaran, agar problem yang muncul di ibu kota, tidak terulang di wilayah lain.

JAKARTA, harianpijar.com – Sri Yanuarti peneliti senior bidang perkembangan politik nasional Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) mendesak penyelenggara pemilihan umum untuk memperbaiki regulasi dalam proses demokrasi, agar proses yang terjadi di DKI Jakarta tidak terulang di daerah-daerah lainnya.

Menurut Sri Yanuarti, Pilkada DKI Jakarta adalah Pilkada yang tidak sehat di antaranya karena adanya kapitalisasi isu-isu agama dan politisasi politik identitas. Lain itu, menurutnya pada 2018 nanti akan ada 154 daerah yang melangsungkan pilkada serentak.

Karena itu, dirinya berharap proses yang terjadi di DKI Jakarta bisa menjadi bahan pembelajaran, agar problem yang muncul di ibu kota, tidak terulang di wilayah lain.

“Karena menurut saya, kalau ini tidak ditangani secara baik, maka proses demokrasi seperti ini akan berulang. Dan berulangnya bisa serentak. Akan ada 154 daerah akan copying model itu, selesai kita sebagai bangsa,” kata Sri Yanuarti di Jakarta, Rabu 3 Mei 2017 kemarin.

Baca juga:   Parpol Pengusung Pasangan Rano-Embay, Akan Bongkar Kecurangan Pilkada Banten

Lebih lanjut, ditegaskan Sri Yanuarti, dirinya mencermati salah satu bentuk kapitalisasi isu-isu agama terlihat dari masuknya materi-materi kampanye di rumah-rumah ibadah. Dirinya juga mengusulkan agar ada satu mekanisme komplain yang dibangun dan menjadi bagian dari aturan main para kandidat.

“Jadi harus ada regulasi baru. Mekanisme komplain dibuka. Entah nantinya Menag atau penyelenggara pemilu yang mengatakan, silakan siapapun boleh lapor jika ada masjid yang digunakan untuk kampanye,” tegas Sri Yanuarti.

Selanjutnya, menurut Sri Yanuarti, laporan tersebut nantinya bisa digunakan oleh pihak kepolisian, aparat keamanan, atau penyelenggara pemilu untuk melakukan penindakan. Dirinya mengusulkan, yang ditindak bukanlah si penyebar materi kampanye, namun kandidat atau calon peserta pemilu.

Baca juga:   Panwasli Bengkulu Tengah Rekrut 150 Relawan Pengawas Pilkada

Selain itu, Sri Yanuarti juga meminta ada aturan main terkait mobilisasi massa. Karena, menurutnya agak susah dipungkiri, mobilisasi massa yang dilakukan mendekati hari pemungutan suara tidak ditujukan untuk memberikan tekanan atau intimidasi.

“Kalau mau demo atau aksi-aksi ya silakan setelah pemilihan umum,” kata Sri Yanuarti.

Sementara itu, saat dikonfirmasi bahwa aksi menyampaikan pendapat merupakan hak asasi manusia (HAM), Sri Yanuarti menegaskan HAM itu sendiri ada batasannya, dan yang paling penting tidak mengganggu kepentingan yang lebih besar.

“Anda berhak melakukan apapun, menyebarkan agama Anda. Tetapi kalau kemudian itu merusak, enggak bisa. Melakukan kebebasan berpendapat, berpekspresi itu kan juga ada aturannya. Anda tidak boleh menyebarkan kebencian,” tandas peneliti senior LIPI itu.

PILIHAN SPONSOR

BACA JUGA
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
Lihat semua komentar