Selebaran Relis Verifikasi Media Dewan Pers, Timbulkan Diskriminasi Pers Nasional di Daerah

Ketua Umum DPP PJI-Demokrasi M. Mayusni Talau, arogansi Dewan Pers, benar-benar sudah ditampilkan kepermukaan sehingga Pemerintah Provinsi di tanah air mulai melakukan diskriminasi Pers Nasional di daerah.

JAKARTA, harianpijar.com – Kepengurusan Dewan Pers periode 2016 s/d 2019 keberadaannya diragukan atas independesinya. Sementara dalam Pasal 15 ayat (1) menyatakan, dalam upaya mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kehidupan pers nasional, dibentuk Dewan Pers yang independen.

Hal tersebut diungkapkan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Perkumpulan Jurnalis Indonesia Demokrasi (DPP PJI-Demokrasi) M Mayusni Talau, dalam keterangan resminya yang diterima harinpijar.com, Rabu, 3 Mei 2017 kemarin.

Menurut M Mayusni Talau, hal tersebut semakin memanas di tengah-tengah kalangan Pers. Kenapa demikian? Karena, menurutnya bermula dari Dewan Pers yang dinilai telah semena-mena menerbitkan Relis Verifikasi Media tanpa mau mengundang para penerbit melalui SPS (Serikat Perusahaan Pers) dan Organisasai Pers yang ada di tanah air.

Lebih lanjut, ditegaskan M Mayusni Talau, dimana arogansi Dewan Pers, benar-benar sudah ditampilkan kepermukaan sehingga Pemerintah Provinsi di tanah air mulai melakukan diskriminasi Pers Nasional di daerah.

Hal ini telah dialami oleh Ketua Dewan Pimpinan Daerah Perkumpulan Jurnalis Indonesia Demokrasi (DPD PJI-Demokrasi) Provinsi Banten Mochammad Drajat melalui suratnya dan sekaligus menemui salah satu Kabidnya, dengan menyatakan, “Kadiskominfo Banten lakukan terang-terangan diskriminasi Pers Nasional di daerah, bahwa jurnalis yang diakui adalah berwadahkan PWI dan AJI.”

Selanjutnya, dikatakan M Mayusni Talau, selaku Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Perkumpulan Jurnalis Indonesia Demokrasi (DPP PJI-Demokrasi), pihaknya telah menerbitkan surat, Nomor: 01/DPP-PJID/Tanggapan/04-2017, Perihal: Menanggapi Surat DPD PJI-Demokrasi Provinsi Banten, tertanggal 10 April 2017, ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri RI, Menteri Komunikasi dan Informatika RI, Ketua Komisi I DPR RI, Kepala Bareskrim Polri dan Ketua Dewan Pers.

Baca juga:   Sumitro, Kandidat Ketua PJI-Demokrasi dan Ketua FSPTI-KSPSI Provinsi Sulteng

Selain itu, pihaknya juga menyampaikan surat tersebut sebagai tembusan kepada Presiden RI, Kadiskominfo Provinsi se-Indonesia, Kadiskominfo Kabupaten/Kota se-Indonesia, DPD PJI-Demokrasi Provinsi se-Indonesia dan DPC PJI-Demokrasi Kabupaten/Kota se-Indonesia.

Lebih lanjut, M Mayusni Talau juga menjelaskan, isi surat tersebut, Menanggapi laporan bahwa Kadiskominfo Banten dengan terang-terangan melakukan diskriminasi terhadap “Insan Pers Nasional” di daerah Banten dengan menyuburkan kasta kapitalisme.

Lain itu, UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, mulai pasal 1 sampai dengan pasal 21, tidak ditemui dan atau tidak mengenal diskriminasi, dengan kata lain tidak mengenal Pers Harian, Pers Mingguan, dan Pers Bulanan, yang sesungguhnya pelaku Pers tersebut adalah yang bekerja sebagai wartawan/jurnalis.

Karena itu, menurut M Mayusni Talau, pihaknya menilai bahwa Kadiskominfo Banten “telah” menyalahgunakan jabatannya atas kedudukan UU No. 17 Tahun 2013. Sementara, Perkumpulan Jurnalis Indonesia Demokrasi (PJI-Demokrasi) telah terdaftar di Kementerian Dalam Negeri sejak tahun 2015.

Selain itu, M Mayusni Talau juga mengatakan, hal-hal yang terjadi diskriminasi di daerah-daerah telah menyebar di wilayah hukum NKRI. Akibatnya telah membunuh secara keji bagi penerbit berswadaya “gotongroyong” khususnya bagi penerbitan lokal yang dianggap tidak layak hidup di tanah airnya sendiri.

Baca juga:   Kemelut Pers, Akibat Kebijakan Sepihak Dewan Pers

“Kesemuannya kami nilai rentetan keputusan sepihak oleh Dewan Pers, menurut kami melindungi penerbit kapitalis yang memiliki modal raksasa,” kata M Mayusni Talau.

Lain itu, dikatakan M Mayusni Talau, saat ini ibaratnya telah terjadi “jeruk makan jeruk”, sehingga dinilai kemasan dan atau infranstruktur Dewan Pers periode 2016-2019 tampaknya telah menuju “otoriter”.

Sementara, Dewan Pers yang berkekuatan sebagai Payung Pers dinilai telah menyimpang dari UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, Pasal 15, yang tidak berkeinginan mengundang pokok-pokok pikiran dari berbagai organisasi pers dan atau hanya PWI dan AJI saja.

Selanjutnya, M Mayusni Talau juga menjelaskan, PJI-Demokrasi yang merupakan organisasi pers dari berbagai golongan/kelompok pers, dengan ini mengajukan, agar segera Dewan Pers menciptakan Pers nasional yang berazaskan Pancasila dan UUD Tahun 1945, bukan menciptakan konflik Pers nasional.

Lain itu, agar segera mencabut Relis Verifikasi Media versi Dewan Pers, dan saat ini telah beredar di instansi Pemerintah RI, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, TNI, Polri, BUMN, dan Swasta.

Sedangkan, dikatakan M Mayusni Talau, dirinya berharap Dewan Pers dapat menjadi Pembina dan sekaligus pengayom bagi pelaku Pers tanpa diskriminasi, melainkan merangkul segenap Pers sesuai Kode Etik Jurnalistik dan penegakkan hukum bagi oknum pers yang melakukan tindak pidana, contoh bagi pelaku pemeras dan lain sebagainya. “Bukan mengkerdilkan atau mematikan penerbit lokal tanpa group,” tandas M Mayusni Talau.

PILIHAN SPONSOR

BACA JUGA
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
Lihat semua komentar