Dilaporkan Ke KPK, Fahri Hamzah Curiga LSM Kongkalikong Dengan KPK

Fahri Hamzah, saya dianggap menghalang-halangi itu yang merasa terhalangi siapa. Kenapa saya kritik KPK, eh LSM laporkan saya, saya curiga LSM ini kongkalingkong dengan KPK gitu.

JAKARTA, harianpijar.com – Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah dilaporkan oleh sejumlah LSM ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena dianggap menghalangi kasus e-KTP lewat persetujuan hak angket KPK.

Menurut Fahri Hamzah, dirinya mempersilakan pelaporan namun dirinya juga mempertanyakan alasannya.

“Ya tidak apa-apa itu kan hak semua orang. Semua orang boleh menggunakan haknya tapi, semua penggunaan hak kita itu menunjukkan siapa kita. Mari kita bermain dalam ranah permainan demokrasi ini,” kata Fahri Hamzah di Komplek Parlemen, Senayan, Rabu 3 Mei 2017.

Lebih lanjut, ditegaskan Fahri Hamzah, dirinya mempertanyakan soal siapa yang merasa terhalangi proses hukumnya. Karena, LSM yang melaporkan dirinya telah bekerja sama dengan KPK.

Baca juga:   KPK Hargai Upaya Koalisi Masyarakat Sipil Bawa UU KPK Baru ke PBB

“Cuma kalau saya dianggap menghalang-halangi itu yang merasa terhalangi siapa. Kenapa saya kritik KPK, eh LSM laporkan saya, saya curiga LSM ini kongkalingkong dengan KPK gitu,” tegas Fahri Hamzah.

Selain itu, Fahri Hamzah merasa pencitraan kata ‘korupsi’ di masyarakat menjadi tidak rasional. Untuk itu, dirinya menganggap itu sudah menjadi mitos dan keluar dari ranah hukum.

“Itu yang saya bilang, nanti saya sendiri kalau diundang dan diperiksa terkait hak angket, saya ingin membuka satu pola relasi yang tidak sehat yang tercipta di dalam masyarakat kita. Sehingga pencitraan soal korupsi itu menjadi tidak rasional, menjadi mitos dan keluar dari jalur hukum,” tegas Fahri Hamzah.

Baca juga:   Nilai KPK Zalim, Adik Imam Nahrawi: Saya Usul Presiden Pakai Hukum Rimba Saja

Lain itu, Fahri Hamzah juga menyebut ada orang-orang yang dibayar untuk memuji KPK. Dirinya siap mengungkap nama-nama itu.

“Nanti saya bisa ungkapkan siapa saja yang mendapatkan dana dan setiap hari memuji KPK. Saya tahu dan ada datanya. Termasuk orang-orang yang membatasi kebebasan,” ungkap Fahri Hamzah.

Seperti diberitakan bahwa ICW, Komisi Pemantau Legislatif, Pusat Studi Konstitusi Fakultas Hukum, Pukat UGM, dan Perludem melaporkan Fahri Hamzah ke KPK. Karena, Fahri Hamzah dianggap menghalangi proses penegakan hukum dalam kasus e-KTP.

PILIHAN SPONSOR

BACA JUGA
guest
1 Comment
terbaru
terlama most voted
Inline Feedbacks
Lihat semua komentar
Kartika Kirana
Tamu
Kartika Kirana
3 Mei 2017 16:00

Hak angket adalah hak yang melekat pada wakil rakyat. Menurut saya hak angket yang ditujukan kepada KPK kali ini bukan untuk pelemahan pemberantasan korupsi, namun untuk lebih fokus pada aspek hukum supaya tidak melebar pada aspek politik. Selain itu juga sebagai tantangan kepada KPK agar bekerja sesuai koridor hukum, semisal menghindari character assasination terhadap seseorang. Bisa diartikan bahwa pelemahan adalah membatasi kesewenangan KPK dalam mengusut sebauh kasus. Toh revisi UU KPK juga sudah diagendakan oleh wakil rakyat juga.