Rencana Aksi 5 Mei GNPF, Kapolri: Tidak Perlu Demo Dalam Jumlah Besar

Kapolri Jenderal Tito Karnavian, yang paling penting demo ini untuk menyampaikan pendapat dan unjuk rasa bukan juga melakukan tekanan kepada hakim.

JAKARTA, harianpijar.com – Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Tito Karnavian meminta GNPF melakukan aksi 5 Mei dengan tertib. Lain itu, aksi tersebut juga tidak boleh untuk menekan hakim dalam sidang kasus dugaan penodaan agama.

Menurut Kapolri Jenderal Tito Karnavian, sebetulnya tidak perlu demo ataupun aksi dengan jumlah yang cukup besar. Karena selain akan mengganggu ketertiban publik, namun unjuk rasa itu diperbolehkan sebagai bagian dari negara demokrasi dan dilindungi oleh undang-undang.

“Sebetulnya itu saya pikir itu tidak perlu ya demo ataupun aksi dengan jumlah yang cukup besar karena itu akan mengganggu ketertiban publik meskipun unjuk rasa itu diperbolehkan sebagai bagian dari negara demokrasi dan dilindungi oleh undang-undang,” kata Jenderal Tito Karnavian di Mabes Polri, Rabu 3 Mei 2017.

“Yang paling penting demo ini untuk menyampaikan unjuk rasa bukan juga melakukan tekanan kepada hakim,” tegas Jenderal Tito Karnavian.

Baca juga:   Pengamat: Tidak Seharusnya Polisi Melarang Rencana Aksi 112

Lebih lanjut, dijelaskan Jenderal Tito Karnavian, hakim akan mengambil keputusan berdasarkan dua alat bukti. Karena itu, Polri siap mengamankan aksi massa dalam putusan sidang tersebut pada 9 Mei mendatang.

“Sekalian pertanggungjawaban memutus kepada Tuhan Yang Maha Esa, salah benar kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kami Polri akan memberikan pelayanan keamanan sepanjang dilakukan dengan tertib dan jaminan kepada hakim mekanisme persidangan tanggal 9 Mei nanti,” jelas Jenderal Tito Karnavian.

Selain itu, lanjut Jenderal Tito Karnavian, masyarakat diminta tidak terpengaruh terhadap aksi 5 Mei. Karena, jika masyarakat di daerah juga datang ke Jakarta dalam aksi tersebut maka bisa mengganggu ketertiban umum.

“Saya mengimbau silakan nyatakan pendapat lakukan dengan tertib. Saya pikir yang tidak berkepentingan tidak perlu juga berbondong-bondong datang karena akan mengganggu ketertiban publik mengganggu jalan,” tandas Jenderal Tito Karnavian.

Baca juga:   Forum Umat Islam Hari Ini Gelar Aksi 212 Jilid Dua Didepan Gedung DPR/MPR

Sementara, GNPF berencana mendatangi gedung Mahkamah Agung (MA) dalam aksi 5 Mei besok. Lain itu, massa akan meminta independensi hakim menjelang vonis perkara penodaan agama dengan terdakwa Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

Sedangkan, menurut Tim advokasi GNPF Kapitra Ampera, dirinya mengaku kecewa atas tuntutan jaksa terhadap Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dalam kasus tersebut. Menurutnya, keputusan jaksa tersebut tidak mewakili tuntutan umat Islam.

“Kami sangat menyesali tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) yang tidak mewakili umat Islam yang tergabung dalam aksi 212,” kata Kapitra di AQL Islamic Center, Tebet, Jakarta Selatan, Selasa 2 Mei 2017 kemarin.

SUMBERdetik

TINGGALKAN KOMENTAR

Masukkan komentar Anda!
Masukkan nama Anda disini