Mendagri: Diluar Teriak Anti-Pancasila, Pemerintah Bisa Bubarkan HTI

Mendagri Tjahjo Kumolo, walaupun sebuah ormas terdaftar baik di Kemendagri dan Kemenkumham sekalipun, jika implementasi ormas itu menunjukan anti- Pancasila, maka pemerintah tetap bisa membubarkannya.

JAKARTA, harianpijar.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menegaskan, pemerintah berhak membubarkan organisasi Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).

“Setiap warga negara berhak membentuk organisasi. Tapi harus mencantumkan azas tunggal Pancasila dan menerima NKRI,” kata Tjahjo Kumolo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa 2 Mei 2017.

“Misalnya HTI. Di Kemendagri enggak terdaftar, tapi terdaftar di Kemenkumham lalu mencantumkannya ideologi Pancasila. Tetapi, di luar teriak-teriak anti-Pancasila. Pemerintah bisa mencabut terdaftarnya ormas itu,” jelas Tjahjo Kumolo.

Baca juga:   Mendagri: Pemberhentian Ahok sebagai Gubernur Tak Perlu Tunggu Jaksa

Menurut Tjahjo Kumolo, bahkan walaupun sebuah ormas terdaftar baik di Kemendagri dan Kemenkumham sekalipun, jika implementasi ormas itu menunjukan anti-Pancasila, maka pemerintah tetap bisa membubarkannya.

“Berarti dia organisasi liar,” kata Tjahjo Kumolo.

Baca juga:   Tjahjo Kumolo: HTI Asasnya Pancasila, Tetapi Sehari-harinya Tidak

Lebih lanjut, ditegaskan Tjahjo Kumolo, menyoal kementerian mana yang berhak membubarkan HTI, dirinya tidak dapat memastikannya. Hal ini karena status hukum organisasi itu masih menjadi sengketa.

“Di Kemendagri enggak terdaftar, di Kemenkumhan terdaftar. Nah tinggal dirembukkan dalam pembahasan di tingkat Kementerian Koordinator Polhukam saja,” tandas mantan Sekjen PDI Perjuangan itu.

PILIHAN SPONSOR

BACA JUGA
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
Lihat semua komentar