PBNU: Korupsi Dilarang dan Bertentangan Dengan Ajaran Agama Apapun

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Marsudi Syuhud, melecehkan atau tidak terserah anda, karena korupsi dilarang agama mana saja. Makanya para pendiri bangsa sepakat mendirikan undang-undang korupsi.

JAKARTA, harianpijar.com – Sikap Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyebut bahwa kasus korupsi Alquran bukan termasuk penodaan terhadap agama. Lain itu, Majelis Ulama Indonesia (MUI) memandang kasus ini dilakukan dalam hal pengadaan bukan dalam ‘korupsi’ tiap ayat dalam kitab suci umat Islam.

Menurut Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Marsudi Syuhud, melihat kasus korupsi Alquran sama seperti kasus lainnya. Bagi pihak memandang itu termasuk penodaan agama tidak masalah. Namun, yang terpenting bahwa korupsi merupakan tindakan dilarang agama. Hal itu termasuk agama apapun di Indonesia.

“Melecehkan atau tidak terserah anda, karena korupsi dilarang agama mana saja. Makanya para pendiri bangsa sepakat mendirikan undang-undang korupsi,” kata Marsudi Syuhud, Minggu 30 April 2017 kemarin.

Lebih lanjut, ditegaskan Marsudi Syuhud, undang-undang tentang korupsi tidak bertentangan dengan agama. Namun, tindakan korupsi dilakukan segelintir orang merupakan tindakan dilarang semua agama. Apalagi korupsi pencetakan Alquran.

“Siapa yang melakukan itu bertentangan dengan ajaran agama. Korupsi bertentangan dengan prinsip dengan agama mana saja. Tidak ada yang menghalalkan korupsi,” tegas Marsudi Syuhud.

Baca juga:   Kapolri: Kami Minta Novel Baswedan Berikan Bukti Soal Jenderal, Akan Kami Proses

Selain itu, juga dikatakan Marsudi Syuhud, agar korupsi tidak merajalela, diperlukan nilai agama untuk lebih disebarluaskan. Tiap ajaran agama juga harus menjadi kultur dan budaya. Sehingga ke depannya orang bakal segan melakukan tindakan korupsi. “Baik korupsi sedikit atau banyak sama saja,” kata Marsudi Syuhud.

Sementara, menurut  Wakil Ketua Komisi Hukum dan Perundang-undangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Ikhsan Abdullah, Majelis Ulama Indonesia (MUI) tengah merinci sikap keagamaan tentang korupsi. Sehingga bisa dijadikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai acuan untuk memberantas korupsi di tanah air.

Sedangkan, sebagai sikap keagamaan nantinya dikeluarkan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan diharapkan dapat membuat koruptor jera atau membuat takut untuk melakukan tindak pidana korupsi.

“Supaya menjadi acuan penegak hukum, bagaimana menghukum. Karena KPK ini bolak-balik menghukum, bolak-balik tapi tidak jera juga. Terus terjadi korupsi yang merampas hak-hak kehidupan masyarakat,” kata Ikhsan Abdullah di Jakarta, Sabtu baru lalu.

Baca juga:   Pansus Angket Akan Panggil Paksa Miryam S Haryani Jika KPK Tidak Beri Izin

Lebih lanjut, ditegaskan, Ikhsan Abdullah, korupsi merupakan kejahatan luar biasa merugikan umat. Sikap keagamaan dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) diharapkan dapat mencegah seseorang untuk melakukan korupsi.

Sementara, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Fahd El Fouz alias Fahd A Rafiq sebagai tersangka dugaan suap pengurusan anggaran dan atau pengadaan barang dan jasa di Kementerian Agama tahun anggaran 2011-2012 dan salah satunya terkait pengadaan Alquran. Ini merupakan kasus korupsi paling hangat tengah digarap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selain kasus korupsi e-KTP.

Sedangkan, menurut Ikhsan Abdullah, korupsi pengadaan Alquran tersebut bukan menjadi salah satu alasan Majelis Ulama Indonesia (MUI) ingin mengeluarkan sikap keagamaan. Walaupun, korupsi berkaitan dengan umat muslim karena menyangkut kitab suci, namun dalam hal ini tidak termasuk melecehkan agama. Karena, korupsi dilakukan dalam hal pengadaan bukan dalam ‘korupsi’ ayat-ayat dalam kitab suci Alquran.

“Yang jelas kan korupsinya mengenai pengadaan Alquran. Bukan korupsi mengurangi ayat-ayat Alquran,” tandas Iksan Abdullah.

PILIHAN SPONSOR

BACA JUGA
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
Lihat semua komentar