Pengamat: Hak Angket Ke KPK Konstitusional, Tidak Melemahkan KPK

Pengamat hukum tata negara Margarito, publik tidak perlu khawatir pada penggunaan hak angket. Sebab KPK cukup menjawab pertanyaan DPR.

JAKARTA, harianpijar.com –  Anggota Komisi III DPR asal Fraksi Partai NasDem Ahmad Sahroni, menyatakan bahwa keputusan paripurna DPR terkait hak angket terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan bentuk kontrol dan pengawasan. Lain itu, menurutnya penggunaan hak angket bukan untuk mengintervensi KPK dalam menangani suatu perkara.

“Angket ini bukan soal e-KTP, bukan soal BLBI, tapi ini murni sebagai bentuk pengawasan dan kontrol terhadap kinerja KPK sebagai mitra kerja yang selama ini belum terjawab dalam rapat-rapat dengan Komisi III,” kata Ahamad Sahroni, Minggu 29 April 2017.

Lebih lanjut, ditegaskan Ahmad Sahroni, dirinya menyayangkan opini di masyarakat yang menganggap hak angket merupakan salah satu upaya DPR melemahkan KPK. Padahal, menurutnya DPR punya hak untuk melakukan pengawasan terhadap lembaga dalam menjalankan Undang-undang.

“Kami sebagai pengawas, dan kita mau meminta pertanggungjawaban tapi opini yang berkembang justru DPR akan melemahkan KPK,” tegas Ahmad Sahroni menyesalkan.

Baca juga:   Anak Soal Penangkapan Rahmat Effendi oleh KPK: Tak Ada OTT, Ini Pembunuhan Karakter!

Selain itu, juga dikatakan Ahmad Sahroni, dirinya meyakini bergulirnya hak angket tidak akan mengganggu proses penyidikan yang sedang dilakukan oleh KPK termasuk kasus e-KTP. Hak angket bahkan bisa mendorong KPK untuk mempercepat penanganan perkara.

“Kami tidak mau mencampuri semua kasus hukum yang sedang ditangani KPK. Tujuan kami mau melakukan pengawasan sebagai mitra kerja,” kata Ahmad Sahroni.

Sementara, menurut pengamat hukum tata negara Margarito, mengatakan, penggunaan hak angket dijamin konstitusi. Menurutnya, hak angket juga untuk memastikan fungsi-fungsi penyelenggaraan kenegaraan agar berlangsung akuntabel, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Hak angket adalah cara untuk memastikan fungsi-fungsi negara berlangsung dalam kerangka rule of law, bukan maunya sendiri,” kata Margarito, Kamis baru lalu.

Baca juga:   Jelang Pemilu 2019, Tommy Soeharto: Mengajak Kadernya Kuasai Senayan

Karena itu, Margarito juga menegaskan, publik tidak perlu khawatir pada penggunaan hak angket. Sebab, KPK cukup menjawab pertanyaan DPR.

“Cuma minta klarifikasi dan membuktikan data dan fakta yang dimiliki DPR dan tinggal dijawab saja. Apa yang perlu ditakuti. Cuma itu doang,” tegas Margarito.

Menurut Margarito, pengajuan hak angket justru ingin menguji kejujuran KPK. Kalau jujur pasti tidak ada rasa takut kepada siapa pun.

“Kenapa harus dipikirkan bahwa ini akan melemahkan. Ini kan tidak melemahkan,” kata Margarito.

Selanjutnya, juga kembali ditegaskan Margarito, di dalam prespektif negara hukum demokratis, hak angket sangat wajar dan biasa saja.

“Dan KPK tidak perlu merasa kebakaran jenggot. Itu bukan tindakan yang mengintervensi proses penegakan hukum,” tandas Margarito.

PILIHAN SPONSOR

BACA JUGA
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
Lihat semua komentar