Fahri Hamzah, waktu yang sempit karena menjelang ibadah shalat Jumat juga membuat dirinya harus segera mengakhiri rapat.

JAKARTA, harianpijar.com – Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah menanggapi pernyataan sejumlah kalangan yang menyebut persetujuan pengajuan hak angket DPR terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam rapat paripurna Jumat 29 April 2017 kemarin, ilegal.

Lain itu, Fahri Hamzah dituding memutuskan secara sepihak tanpa memberikan kesempatan anggota yang menolak untuk berbicara. “Interupsi setelah ketukan palu bagi seluruh anggota,” kata Fahri Hamzah, saat dihubungi, Minggu, 30 April 2017.

Menurut Fahri Hamzah, waktu yang sempit karena menjelang ibadah salat Jumat juga membuat dirinya harus segera mengakhiri rapat.

“Setelah interupsi, Demokrat yang minta catatan mereka masuk catatan, yang interupsi sudah keluar semua, makanya saya tutup,” kata Fahri Hamzah.

Sementara, juga dikatakan Fahri hamzah, terkait dengan pandangan sejumlah ahli tata negara yang mengatakan bahwa hak angket tidak bisa diajukan ke KPK, lantaran KPK bukan lembaga pemerintah non kementerian, dirinya meminta pandangan tersebut disampaikan dapat rapat panitia khusus (pansus).

“Tugas saya memimpin rapat secara kolektif kolegial, argumen para ahli nanti disampaikan dalam rapat pansus saja, bikin terbuka semuanya supaya jangan banyak mitos,” kata Fahri Hamzah.

Sedangkan, menurut pengamat dari Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus, salah satu yang berpendapat hak angket yang disetujui DPR kemarin ilegal. Ketukan palu tanda persetujuan dilakukan tanpa memperhitungkan jumlah anggota yang setuju dan tidak setuju.

Padahal, menurutnya dari penolakan dan aksi walk out yang dilakukan oleh sebagian anggota DPR menunjukkan bahwa ada yang tidak setuju dengan angket ini.

“Tapi itu tidak menjadi pertimbangan Fahri Hamzah sebelum mengetuk palu,” ujarnya.

Seperti diberitaka, rapat paripurna persetujuan hak angket DPR kemarin berlangsung ricuh. Fraksi Gerindra, Fraksi Partai Demokrat dan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa menyatakan menolak hak angket.

Namun meski ada interupsi, Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah tetap mengetuk palu tanda persetujuan. Hal ini membuat anggota dari dewan dari ketiga fraksi itu memutuskan untuk walk out sebagai bentuk protes.

Sementara, hak angket DPR terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ini diusulkan oleh Komisi Hukum DPR RI agar KPK mau membuka rekaman pemeriksaan politisi Partai Hanura, Miryam S Haryani, dalam perkara dugaan korupsi e-KTP.

Pasalnya Miryam S Haryani mengaku ditekan enam orang anggota hukum agar menyampaikan keterangan palsu. Saat sidang paripurna kemarin, hak angket itu sudah ditandatangani oleh 26 orang anggota dari sembilan fraksi.

SUMBERTempo
BAGIKAN
BERITA PILIHAN SPONSOR