Salah seorang tim kuasa hukum Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), Tommy Sihotang, Ahok telah lapang dada tidak lagi menjabat sebagai Gubernur.

JAKARTA, harianpijar.com – Tim Kuasa Hukum Basuki Tjahaja Purnama ( Ahok) menegaskan kasus penodaan agama yang menjerat kliennya sarat bermuatan politis. Lain itu, dinilai kasus Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) berkaitan dengan pencalonan Pilkada DKI Jakarta tahun 2017.

Menurut salah seorang tim kuasa hukum Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), Tommy Sihotang, kasus ini dijadikan ajang bagi lawan politik untuk mengalahkan Ahok di Pilkada. Selain itu, setelah hasil penghitungan cepat dari sejumlah lembaga survei menempatkan Ahok kalah dari Anies Baswedan, dirinya menilai tidak perlu lagi ada desakan dalam persidangan yang dilakukan oleh sejumlah pihak.

Lebih lanjut, ditegaskan Tommy Sihotang, misi mereka yang ingin Ahok kalah di Pilkada telah berhasil. Maka dari itu, dirinya meminta agar sejumlah pihak tidak perlu lagi mencoba intervensi persidangan dan menghormati proses hukum yang tengah berjalan.

“Ahok kan udah nggak kepilih, yaudah ‘peace men’,” kata Tommy Sihotang dalam sebuah diskusi di Cikini, Jakarta, Sabtu 29 April 2017.

Selanjutnya, menurut Tommy Sihotang, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) juga telah lapang dada tidak lagi menjabat sebagai Gubernur. Lain itu, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), juga terhibur dengan derasnya dukungan dari masyarakat DKI lewat karangan bunga yang membanjiri Balai Kota DKI.

Sementara, menurut Wakil Ketua Komisi Hukum dan Perundang-undangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Ikhsan Abdullah tidak sepakat dengan pernyataan Tommy Sihotang tersebut. Karena, Ikhsan Abdullah meyakini Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) telah melakukan penodaan agama dengan mengutip surat Al Maidah ayat 51 saat melakukan kunjungan kerja ke Kepulauan Seribu. Dirinya juga tidak yakin kasus Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) berkaitan dengan Pilkada.

Lebih lanjut, dijelaskan Ikhsan Abdullah, kalah atau menang, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) harus tetap dihukum. “Ahok kalah yaudah nggak dihukum, yang ini tidak waras. Ahok kalah tidak kalah nggak ada urusannya. Ya negara wajib menghukum,” jelas Ikhsan Abdullah.

Sedangkan, Jaksa penuntut umum (JPU) yang diketuai Ali Mukartono menuntut Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) 1 tahun penjara dengan masa percobaan 2 tahun dalam kasus penodaan agama. Jaksa menyebut Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) terbukti melakukan tindak pidana yang ancaman pidananya diatur dalam Pasal 156 KUHP.

Sementara, Ikhsan Abdullah menilai seharusnya Jaksa menuntut Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dengan pasal 156 (a) bukan dengan pasal 156. Pasal 156 (a) berbunyi ‘Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang bersifat permusuhan, penyalahgunaan, atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia.”

“Harusnya Jaksa tetap pasal 156 (a). Tidak geser ke pasal 156,” tandas Ikhsan Abdullah.

loading...