Kabag Humas dan Umum Direktorat Jenderal Imigrasi Agung Sampurno, sesuai dengan kewenangan kami, kami bertugas menjaga di pintu keluar di seluruh Indonesia.

JAKARTA, harianpijar.com – Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mengawasi pintu keluar dari Indonesia, terkait dengan pencegahan Miryam S Haryani ke luar negeri.

Lain itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta Imigrasi mencegah anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) periode 2009-2014 itu sejak 24 April 2017.

Menurut Kabag Humas dan Umum Direktorat Jenderal Imigrasi Agung Sampurno, pencegahan ini terkait dengan pemberian kesaksian palsu Miryam S Haryani pada perkara dugaan korupsi pengadaan blangko kartu tanda penduduk berbasis elektronik (e-KTP).

“Sesuai dengan kewenangan kami, kami bertugas menjaga di pintu keluar di seluruh Indonesia,” kata Agung Sampurno melalui pesan singkat, Sabtu, 29 April 2017.

Lebih lanjut, dijelaskan Agung Sampurno, setiap pintu keluar terkoneksi online dan langsung atau realtime dengan sistem cekal milik Imigrasi. Karena, menurutnya ada sekitar 90 jumlah pintu keluar dari Indonesia. Sedangkan pos lintas batas atau perlintasan tradisional baik darat maupun laut ada 20-an di seluruh Indonesia.

Sementara, dikatakan Agung Sampurna, saat ditanya apakah sudah ada tanda keberadaan Miryam S Haryani, dirinya menjawab data itu ada di penyidik KPK.

Sedangkan, menurut jurubicara KPK, Febri Diansyah, pencegahan terhadap Miryam S Haryani dilakukan karena kebutuhan penyidikan. Miryam S Haryani adalah salah satu saksi yang berperan dalam dugaan korupsi e-KTP. Lain itu, dirinya disebut-sebut sebagai orang yang membagikan uang korupsi kepada anggota Komisi II.

Pada berita acara pemeriksaannya, Miryam S Haryani mengaku pernah diminta tolong untuk membagi-bagikan duit yang berasal dari pengusaha Andi Agustinus alias Andi Narogong. Namun, saat memberikan kesaksiaannya pada sidang korupsi dengan terdakwa Irman dan Sugiharto, Miryam S Haryani mencabut semua kesaksiannya.

Miryam S Haryani mengatakan, telah diancam oleh penyidik KPK saat diperiksa sehingga memberikan keterangan palsu. Namun, belakangan dirinya menjadi tersangka memberikan keterangan tidak benar pada persidangan dugaan korupsi proyek e-KTP.

loading...