Lucius Karus, Fahri Hamzah kita tahu punya masalah dengan PKS. Mestinya legitimasi politik dia sebagai wakil dari parpol sudah hilang. Jadi, mestinya, ya, ilegal.

JAKARTA, harianpijar.com – Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) menyatakan keputusan rapat paripurna yang menyetujui hak angket KPK ilegal. Lain itu, proses tersebut tidak berjalan tegas dan pimpinan tidak memperhatikan jumlah anggota DPR yang sepakat dengan hak angket.

“Ya, kita katakan ilegal karena DPR sama sekali tidak memperhitungkan jumlah yang setuju dan yang menolak hak angket,” kata peneliti Formappi Lucius Karus di Jakarta, Sabtu 29 April 2017.

Menurut Lucius Karus, Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah sebagai pimpinan sidang juga tidak mempertimbangkan interupsi dan tiga fraksi yang walk out sebelum memutuskan. Padahal, menurutnya Pasal 199 UU MPR, DPR, DPRD, dan DPD (MD3) menyatakan rapat paripurna pengambilan keputusan harus dihadiri sekurang-kurangnya setengah anggota Dewan.

Selain itu, dijelaskan Lucius Karus, dirinya menilai legitimasi Fahri Hamzah sebagai pimpinan sidang bermasalah. Karena, anggota Dewan bukan hanya wakil rakyat, tetapi juga wakil partai politik. Adapun posisi Fahri Hamzah kini telah dipecat dari PKS.

“Fahri Hamzah kita tahu punya masalah dengan PKS. Mestinya legitimasi politik dia sebagai wakil dari parpol sudah hilang. Jadi, mestinya, ya, ilegal,” jelas Lucius Karus.

Sementara, menurut peneliti ICW Donal Fariz sama halnya dengan Lucius Karus. Karena dirinya juga menilai mekanisme yang sesuai UU MD3 diabaikan karena Fahri Hamzah telah memutuskan secara sepihak. Padahal, masih banyak anggota Dewan yang melancarkan interupsi, tapi diabaikan.

“Jadi, mekanisme (rapat paripurna) kemarin belum sampai pada pengambilan keputusan apakah hak angket disetujui atau tidak,” kata Donal Fariz.

Sementara, hak angket bergulir karena DPR ingin Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka rekaman berita acara pemeriksaan (BAP) terhadap Miryam S Haryani. Diketahui, Miryam S Haryani adalah anggota DPR dari Fraksi Hanura. Dirinya jadi tersangka dalam dugaan kasus pemberian kesaksian palsu terkait perkara dugaan korupsi pengadaan blangko kartu tanda penduduk berbasis elektronik (e-KTP).

Sedangkan, hak angket disetujui di rapat paripurna pada 28 April 2017 kemarin, setelah 26 anggota DPR menandatanganinya. Namun, meski begitu mayoritas Anggota DPR yang digawangi masing-masing fraksi menolaknya dan memutuskan untuk walk out.

SUMBERMetrotvnews
BAGIKAN
BERITA PILIHAN SPONSOR