Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Laode Muhammad Syarif, rekaman dan BAP (berita acara pemeriksaan) hanya dapat diperlihatkan di pengadilan.

JAKARTA, harianpijar.com – Rapat paripurna DPR RI, Jumat 28 April 2017 kemarin menyetujui usulan hak angket yang ditujukan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Namun, keputusan DPR ini langsung ditanggapi oleh Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Laode Muhammad Syarif seraya memastikan, institusinya tidak akan menuruti keinginan DPR yang meminta membuka Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Miryam S Haryani.

Menurut Laode Muhammad Syarif, permintaan anggota DPR melalui hak angket itu dapat menghambat proses hukum. “Rekaman dan BAP (berita acara pemeriksaan) hanya dapat diperlihatkan di pengadilan,” kata Laode Muhammad Syarif.

Lebih lanjut, dijelaskan Laode Muhammad Syaief, jika bukti-bukti termasuk rekaman penyidikan dibuka, bisa menghambat proses hukum dan berdampak pada penanganan kasus dugaan korupsi pengadaan KTP berbasis elektronik (e-KTP).

“Segala upaya yang dapat menghambat penanganan kasus korupsi, termasuk e-KTP dan kasus keterangan tidak benar di pengadilan tentu saja akan ditolak KPK,” jelas Laode Muhammad Syarif.

Sementara, dalam rapat paripurna DPR kemarin, meski sejumlah fraksi menolak, namun rapat paripurna tetap menyetujui usulan hak angket yang ditandatangani 25 anggota dari delapan fraksi itu.

Sedangkan, usul penggunaan hak angket muncul dalam rapat dengar pendapat Komisi III bersama KPK yang berlangsung Selasa 18 April 2017 hingga Rabu 19 April 2017 dini hari.

Pada pertemuan itu, Komisi III yang membidangi masalah hukum ini mendesak KPK membuka rekaman pemeriksaan Miryam S Haryani, yang kini tersangka pemberian keterangan palsu dalam kasus dugaan korupsi pengadaan e-KTP.

Sementara, menurut politisi NasDem Taufiqulhadi saat paripurna di DPR kemarin, menyampaikan alasan penggunaan hak angket kepada KPK.

Selain itu, Taufiqulhadi juga menjelaskan, Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kepatuhan KPK Tahun 2015 mencatat tujuh indikasi ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

“Tidak perlu lagi dilakukan dalam berbagai bentuknya. Apalagi dalam kaitannya dengan pelaksanaan tupoksi KPK, DPR (dalam hal ini Komisi III DPR RI) mendapatkan masukan dan informasi tentang tidak selalu berjalannya pelaksanaan tupoksi KPK tersebut sesuai peraturan perundang-undangan dan tata kelola kelembagaan yang baik,” kata Taufiqulhadi di hadapan peserta rapat paripurna DPR.

“Selain yang terkait dengan tata kelola anggaran, Komisi III DPR RI yang melakukan pengawasan terhadap KPK juga mendapatkan masukan serta informasi yang terkait dengan tata kelola dokumentasi dalam proses hukum penindakan dugaan kasus korupsi,” lanjut Taufiqulhadi.

Sementara, Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif menegaskan, sikap DPR terkait usulan (hak angket) yang banyak ditolak oleh lintas fraksi di DPR, apakah hal itu berkonsekuensi terhadap sah atau tidaknya keputusan akan pelajari terlebih dahulu oleh institusinya.

“Kami mendengar palu tentang hak angket diketok di paripurna DPR, namun terdapat penolakan dari sejumlah anggota DPR dan bahkan ada fraksi yang walk out,” kata Laode Muhammad Syarif.

“Apalagi sejumlah fraksi sudah mengatakan menolak hak angket dan ada syarat di UU MD3, bahwa Usul menjadi Hak Angket jika dihadiri lebih dari 1/2 jumlah anggota DPR dan keputusan diambil dengn persetujuan lebih dari 1/2 jumlah anggota DPR yang hadir,” lanjut Laode Muhammad Syarief.

Sedangkan, hak angket ini berawal dari keberatan yang disampaikan sejumlah anggota Komisi III DPR yang namanya disebut oleh Penyidik KPK, Novel Baswedan saat menjadi saksi di persidangan kasus E-KTP, 30 Maret 2017.

Saat dilakukan rapat dengar pendapat dengan KPK, Komisi III meminta KPK membuka rekaman pemeriksaan BAP Miryam S Haryani.

Karena keterangan Novel Baswedan disampaikan di pengadilan, persidangan e-KTP masih berjalan, bahkan penyidikan dengan tersangka Miryam S Haryani sedang dilakukan, maka KPK menyatakan tidak bisa menyerahkan bukti-bukti yang terkait dengan kasus ini.

“Jika bukti-bukti dibuka hal itu berisiko akan menghambat proses hukum dan dapat berdampak pada penanganan kasus E-KTP,” kata Laode Muhammad Syarief.

Selain itu, juga ditegaskan Laode Muhammad Syarief, segala upaya yang dapat menghambat penanganan kasus korupsi, termasuk e-KTP dan kasus keterangan tidak benar di pengadilan tentu saja akan ditolak KPK.

“Dalam masa reses ini, kami juga berharap banyak masukan dari masyarakat baik terhadap para wakilnya di DPR ataupun terhadap KPK untuk memprioritaskan proses hukum penuntasan kasus e-KTP,” tandas Laode Muhammad Syarief.

loading...