Jurubicara KPK, Febri Diansyah, penyidik KPK sudah memberikan kesempatan kepada tersangka Miryam S Haryani untuk dipanggil secara patut.

JAKARTA, harianpijar.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan tersangka kasus memberikan keterangan palsu di sidang korupsi e-KTP, Miryam S Haryani sebagai DPO Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Lain itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta bantuan Polri dalam hal ini Interpol untuk ikut mencari dan menangkap Miryam S Haryani di tempat persembunyiannya.

Menurut Jurubicara KPK, Febri Diansyah, alasan penyidik menjadikan Miryam S Haryani DPO atau buronan karena Miryam S Haryani dianggap tidak kooperatif.

“KPK sudah memasukkan Miryam S Haryani ke daftar DPO, kami kirim surat ke Kapolri untuk ikut membantu pencarian,” kata Febri Diansyah, Kamis 26 April 2017.

Sebelumnya, juga dikatakan Febri Diansyah, penyidik KPK sudah memberikan kesempatan kepada tersangka Miryam S Haryani untuk dipanggil secara patut.

Namun, pada panggilan pertama, kuasa hukum Miryam S Haryani datang ke KPK meminta jadwal ulang karena Miryam S Haryani ada kegiatan.

Selanjutnya, juga dijelaskan Febri Diansyah, pada panggilan kedua Miryam S Haryani kembali tidak hadir. Kuasa hukum Miryam S Haryani menyatakan kliennya dirawat di rumah sakit.

“Sampai hari ini kami belum menerima kedatangan dari tersangka Miryam S Haryani. Oleh karena itu dalam proses penyidikan ini kami pandang perlu untuk menerbitkan surat DPO bagi Miryam S Haryani dan mengirimkan pada pihak kepolisian,” jelas Febri Duansyah.

Lebih lanjut, Febri Diansyah mengatakan, jika Polri berhasil menangkap Miryam S Haryani, selanjutnya Polri akan menyerahkan Miryam S Haryani ke KPK untuk dilakukan pemeriksaan sebagai tersangka.

“Miryam masih di Indonesia karena sebelumnya sudah dicegah ke luar negeri saat posisinya sebagai saksi saat itu. Kami sudah mendatangi rumahnya di Tanjung Barat. Kami lakukan penggeledahan di sana. Kami tidak menemukan yang bersangkutan disana,” kata Febri Diansyah.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, Miryam S Haryani berada di rumah kerabatnya di Bandung, Jawa Barat.

Keberadaan Miryam S Haryani disana untuk menenangkan diri. Hal ini sempat dibenarkan oleh kuasa hukum Miryam S Haryani, Aga Khan.

“Sepertinya disana, menenangkan diri di rumah keluarganya,” kata Aga Khan memastikan.

Sementara, Ketua Umum Hanura Oesman Sapta Odang (OSO) mengaku dirinya belum mengetahui status kadernya Miryam S Haryani masuk sebagai DPO.

Lain itu, juga dikatakan Oesman Sapta Odang (OSO) hanya berkata singkat mengenai status Miryam S Haryani.

“Belum tahu saya. saya lagi rapat soalnya,” kata Oesman Sapta Odang (OSO).

Sedangkan, Pengacara Farhat Abbas, sehari sebelumnya usai menjalani pemeriksaan di KPK, Elza Syarief sebenaranya telah mengingatkan Miryam S Haryani untuk tidak mencabut berita acara pemeriksaan.

Menurut Farhat Abbas, Elza Syarief menyarankan agar Miryam S Haryani tidak mencabut BAP meski mendapatkan ancaman dari sejumlah anggota DPR untuk tidak membeberkan soal pembagian uang dalam proyek e-KTP.

“Elza jelas dari awal mengatakan tidak bisa mengubah BAP. Karena dari awal pemeriksaan di KPK direkam,” kata Farhat Abbas.

Selanjutnya, dikatakan Farhat Abbas, pengacara bernama Anton Taufik menemui Miryam S Haryani dan memintanya mencabut isi BAP. Hal itu diadukan Miryam S Haryani kepada Elza Syarief.

Karena itu, Farhat Abbas menegaskan, Elza Syarief menyarankan agar ancaman itu tidak dihiraukan.

“Elza mengatakan kalau kamu cabut BAP akan timbul satu permasalahan baru yamg akan ancaman hukumannya lebih berat,” tegas Farhat Abbas.

Selain itu juga menurut Farhat Abbas, Elza Syarief kemudian menyarankan Miryam S Haryani menjadi justice collaborator. Dengan demikian, hukuman yang dia terima tidak seberat tersangka lain.

“Tapi bandel si Miryam. Padahal Miryam akui bahwa pencabutan berdasarkan tekanan. Tapi Miryam lakukan upaya praperadilan,” kata Farhat Abbas.

Sementara, soal pengajuan praperadilan Miryam S Haryani, Farhat Abbas juga menganggapnya hanya untuk mengulur waktu. Miryam S Haryani mempermasalahkan penetapan tersangkanya tidak sah.

Padahal, menurutnya, KPK sudah menjalankan prosedur sebagaimana mestinya.

“Tapi yang terjadi seolah ada tekanan dan itu hanya sekadar rekayasa KPK. Jadi Miryam S Haryani harus menghadapi kasus korupsi dan halangi pemeriksaan,” kata Farhat Abbas.

Sedangkan diketahui, kemarin DPR RI resmi menggulirkan hak angket dugaan korupsi pengadaan e KTP yang kini sedang ditangani KPK. Laju hak angket terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dari Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI tidak bisa terbendung.

Surat pengajuan hak angket pun telah disampaikan kepada pimpinan parlemen. Menurut Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menyebut hak angket KPK untuk mengetahui isi BAP dari Miryam S Haryani. Pasalnya keterangan Miryam S Haryani berbeda dengan penyidik KPK Novel Baswedan di dalam sidang kasus e-KTP.

Dalam keterangan di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Miryam S Haryani mengaku dipaksa oleh enam anggota DPR RI untuk mencabut BAP dan tidak memberikan keterangan yang sejujurnya.

Namun, pada persidangan Miryam S Haryani tidak mengakui apa yang disampaikan Novel Baswedan sesuai BAP.

“Hanya soal Miryam. Karena ada tuduhan kepada sejumlah anggota DPR,” kata Fadli Zon.

Sementara, juga dikatakan Fadli Zon, saat ditanya apakah angket tersebut bisa melemahkan fungsi KPK atau tidak. Dirinya mengaku belum melihat isi surat hak angket KPK tersebut.

“Belum tahu nanti kita lihat isi angkaetnya,” tandas Fadli Zon.

loading...