yorrys-raweyai
Yorrys Raweyai, tanggapan itu saya anggap biasa, orang tidak mengerti hukum dan tidak berorganisasi. (foto: google images)

TANGERANG SELATAN, harianpijar.com – Ketua DPP Partai Golkar bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Yorrys Raweyai, menilai pihak yang mengkritik pernyataannya soal Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto berpotensi menjadi tersangka kasus e-KTP, tidak memahami hukum.

“Tanggapan itu saya anggap biasa. Orang tidak mengerti hukum dan tidak berorganisasi,” kata Yorrys Raweyai di Kecamatan Ciputat, Tangerang Selatan, Banten, Kamis 27 April 2017.

Lebih lanjut, ditegaskan Yorrys Raweyai, pernyataannya bukanlah tanpa dasar. Menurutnya, dirinya telah berdiskusi dengan Ketua Bidang Hukum DPP Partai Golkar Rudi Alfonso mengenai tahapan KPK ketika menersangkakan seseorang yang diduga terlibat kasus korupsi.

Selain itu, menurut Yorrys Raweyai, kami bertanya pada ketua bidang hukum. Ada dua hal, pertama Kebiasaan di KPK itu bagaimana sih. Kalau sudah diperiksa kemudian dicegah apa akan ditingkatkan atau apa.

Kalau untuk pengusaha, ada beberapa beliau katakan, tapi pejabat negara belum pernah. Seanjutnya, tentang pencekalan, saya tanya, kalau ada institusi yang meminta pada Kumham untuk pencekalan apa Kumham pernah membatalkan. Belum pernah katanya.

Baca juga:   Politisi PDIP: Ketua KPK Lebay Minta Presiden Sikapi Hak Angket

“Kalau begitu kita harus responsif,” kata Yorrys Raweyai.

Menurut Yorrys Raweyai, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kan lex specialis. KPK tidak ada SP3, KPK ada OTT. Lain itu, pada sidang Rabu lalu kita lihat, ini sudah transparan.

“Masak kita mau membela. Sedangkan satu sisi, Partai Golkar harus pelopori pemberantasan korupsi itu musuh bangsa, apa dengan begini kita mau pertahankan ini, sehingga berimplikasi pada elektabilitas kita pada 2019,” kata Yorrys Raweyai.

Selanjutnya, ditegaskan Yorrys Raweyai, dirinya juga menilai wacana munaslub untuk mengganti Setya Novanto, merupakan langkah yang perlu dilakukan demi menyelamatkan Partai Golkar agar bisa mengikuti Pemilu mendatang.

Sementara, wacana munaslub itu juga sekaligus langkah antisipatif jika nantinya Ketua DPR itu ditetapkan sebagai tersangka.

Baca juga:   Aburizal: Diharapkan Golkar Usung Capres Sendiri di 2024

Seperti diberitakan, Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Yorrys Raweyai dinilai telah melakukan pembangkangan terhadap partai. Hal itu terkait pernyataan Yorrys Raweyai yang menyebut Ketua Umum Golkar Setya Novanto akan menjadi tersangka dalam kasus e-KTP.

Sementara,menurut Ketua Harian Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI) Erwin Ricardo Silalahi dan Ketua Bappilu Wilayah Timur Golkar Aziz Samuel, terkait akan pernyataan Yorrys Raweyai tersebut, Partai Golkar diminta memecatnya.

“Saya minta DPD 1 dan 2 agar kita semua mendorong DPP Partai Golkar untuk memanggil saudara Yorrys untuk memberi sanksi yang tegas bila perlu dipecat sebagai kader Golkar karena telah melanggar peraturan garis partai,” kata Aziz Samuel, saat jumpa pers di Restoran Puang Oca, Jakarta, Rabu 26 April 2017.

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
Lihat semua komentar