Jaksa Agung HM Prasetyo, biarkanlah hukum berjalan sesuai dengan koridornya sendiri.

JAKARTA, harianpijar.com – Jaksa Agung HM Prasetyo menanggapi tudingan Wakil Ketua DPR Fadli Zon terkait dugaan rekayasa di balik ringannya tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) terhadap Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Lain itu, menurut Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menilai tuntutan hukuman percobaan 2 tahun disengaja untuk meringankan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

Menurut Jaksa Agung HM Prasetyo, jaksa penuntut umum (JPU) telah melakukan tugasnya sesuai dengan koridornya. Dirinya meminta agar seluruh pihak dapat menghormati proses hukum yang sedang berlangsung.

“Biarkanlah hukum berjalan sesuai dengan koridornya sendiri,” kata HM Prasetyo saat dihubungi, Kamis 27 April 2017.

Lebih lanjut, ditegaskan HM Prasetyo, penegak hukum memang sudah seharusnya independen. Namun dirinya juga berharap semua pihak tidak menekan berdasar pada kepentingan masing-masing.

“Jadi jangan sampai ada suatu tuntutan supaya penegak hukum independen tapi di sisi lain ditekan. Itu kan seperti itu bentuknya, disuruh independen tapi ditekan untuk mengikuti kehendak dan kemauan mereka,” tegas Jaksa Agung HM Prasetyo

Sebelumnya diketahui, Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menyebut tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) itu meringankan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Lain itu, Fadli Zon juga menyebut tuntutan itu terlihat direkayasa.

“Saya sangat setuju dan saya termasuk sependapat bahwa tuduhan dakwaan jaksa itu sangat terlihat menguntungkan terdakwa. Tuntutan ya yang sekarang ini kelihatan direkayasa dan dipermudah, diperingan,” kata Fadli Zon kepada wartawan seusai acara pleno MUI di gedung MUI, Jakarta, Rabu 26 April 2017 kemarin.

Selanjutnya, dijelaskan Fadli Zon, tuntutan jaksa terhadap Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), tidak sejalan dengan rasa keadilan masyarakat. Rasa keadilan masyarakat, harus menjadi acuan dengan adanya gonjang-ganjing dan kegaduhan yang diakibatkan.

“Tiba-tiba nanti hukumannya hanya percobaan, dan dibebaskan. Saya kira ini membuat masyarakat tidak lagi percaya pada hukum, sementara pada kasus lain dengan yurisprudensi yang ada di hukum, seperti kasus Arswendo dan Musadeq,” jelas Fadli Zon.

Sebelumnya, Jaksa penuntut umum (JPU) yang diketuai Ali Mukartono menuntut Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) 1 tahun penjara dengan masa percobaan 2 tahun. Jaksa menyebut Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) terbukti melakukan tindak pidana yang ancaman pidananya diatur dalam Pasal 156 KUHP.

Sementara, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dalam pleidoi menegaskan tidak pernah menistakan agama atau menyebarkan kebencian terhadap golongan melalui pernyataan saat bertemu warga di Kepulauan Seribu pada 27 September 2016. Selain itu, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yakin majelis hakim akan memutus perkaranya secara objektif dan adil.

SUMBERdetik
BAGIKAN
BERITA PILIHAN SPONSOR