Pengamat: Isu Reshuffle Kabinet, Sarat Kepentingan Politik

Ari Nurcahyo, kondisi politik lebih jadi pertimbangan Presiden ketika ia merasa perlu melakukan reshuffle.

JAKARTA, harianpijar.com – Direktur Eksekutif Para Syndicate Ari Nurcahyo menyebut isu perombakan kabinet yang diwacanakan Presiden Joko Widodo (Jokowi), sarat kepentingan politik.

Menurut Ari Nurcahyo, sepertinya kondisi politik jadi pertimbangan Presiden Joko Widodo, untuk melakukan reshuffle kabinetnya.

“Kondisi politik lebih jadi pertimbangan Presiden ketika ia merasa perlu melakukan reshuffle jilid ketiga,” kata Ari Nurcahyo pada acara diskusi di kawasan Menteng, Jakarta, Rabu 26 April 2017 kemarin.

Lebih lanjut, Ari Nurcahyo, pernyataan dirinya didasari stabilitas politik selama pemerintahan Presiden Joko Widodo. Lain itu, dirinya juga mengatakan, Presiden Joko Widodo harus membongkar pasang kabinet untuk menyokong kondisi politik.

Terbukti dengan kegaduhan semasa Pilkada 2017, terutama di Ibu Kota. Terlihat, stabilitas politik yang diasumsikan positif, ternyata semu dan membuat Presiden Joko Widodo harus bertindak, salah satunya dengan reshuffle.

Baca juga:   Minta Presiden Hentikan Penyidikan, Kadiv Humas Polri: Penghentian Perkara Merupakan Wewenang Penyidik

“Asumsi stablitas politik baik itu semu, memasuki tahun ketiga goyangan politik mulai terasa dan semakin kencang. Apalagi bersimbiosis dengan Pilkada Jakarta,” tegas Ari Nurcahyo.

Selain itu, dijelaskan Ari Nurcahyo, terlebih saat Pilkada 2018 pesta demokrasi dilakukan di tiga Provinsi besar di Pulau Jawa. Karena itu, menurut Direktur Lingkar Madani Indonesia Ray Rangkuti melihat ada faktor objektif selain politik yang menjadi dasar perombakan kabinet.

Objektif tersebut yakni terkait kinerja menteri terkait, bisa jadi akan di-reshuffle karena target tidak tercapai. Kejadian serupa pernah menimpa Anies Baswedan saat menjabat Menteri Pendidikan pada reshuffle jilid dua tahun lalu.

“Ini mengingatkan kita pada Anies, direshuffle karena dianggap tak mampu menerapkan Kartu Indonesia Pintar (KIP) di seluruh Indonesia,” kata Ray Rangkuti.

Baca juga:   Mendagri: Sudah Dilaporkan Ke Presiden Soal Reformasi Perangkat Desa

Sementara, menurut Koordinator Komite Pemilih Indonesia, Jeirry Sumampow, ada hal yang berbeda, dirinya menyebut ada yang unik dari skema Presiden Joko Widodo terkait perombakan kabinet.

Karena reshuffle kabinet menurut Jeirry Sumampow tidak terlalu gaduh, terutama jika dibandingkan dengan pemerintahan sebelumnya. Dirinya menduga bahwa Presiden Joko Widodo mendesain sistem pemerintahan yang berbeda.

Menurutnya, hasil kerja yang konkret dari pembantu Presiden menjadi tolak ukur penting prestasi menteri. Dengan begitu pergantian terjadi dengan transparan. Karena masyarakat juga bisa menilai dari kinerja menteri.

“Jadi saya kira ini karena Presiden Joko Widodo meletakkan ini dalam proporsi yang sebenarnya. Dia melepaskan hal-hal seperti ini dari kepentingan politik yang kental,” tegas Jeirry Sumampow.

SUMBERMetrotvnews

TINGGALKAN KOMENTAR

Masukkan komentar Anda!
Masukkan nama Anda disini