Ketua Harian SOKSI Erwin Ricardo Silalahi dan Ketua Bappilu Wilayah Timur Golkar Aziz Samuel, terkait akan pernyataan Yorrys Raweyai, Partai Golkar diminta memecatnya.

JAKARTA, harianpijar.com – Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Partai Golkar Yorrys Raweyai dinilai telah melakukan pembangkangan terhadap partai. Hal itu terkait pernyataan Yorrys Raweyai yang menyebut Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto akan menjadi tersangka dalam kasus e-KTP.

Menurut Ketua Harian Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI) Erwin Ricardo Silalahi dan Ketua Bappilu Wilayah Timur Golkar Aziz Samuel, terkait akan pernyataan Yorrys Raweyai tersebut, Partai Golkar diminta memecatnya.

“Saya minta DPD 1 dan 2 agar kita semua mendorong DPP Partai Golkar untuk memanggil saudara Yorrys untuk memberi sanksi yang tegas bila perlu dipecat sebagai kader Golkar karena telah melanggar peraturan garis partai,” kata Aziz Samuel, saat jumpa pers di Restoran Puang Oca, Jakarta, Rabu 26 April 2017.

Lebih lanjut, dijelaskan Aziz Samuel, Partai Golkar tetap solid dengan melakukan konsolidasi di daerah. Lain itu, dicontohkan Aziz Samuel, hasil kemenangan di Pilkada serentak 2017 mencapai 58 persen.

Sementara, menurut Erwin Ricardo Silalahi, dirinya menilai sikap Yorrys Raweyai ‘mbalelo’ terhadap keputusan partai. Dimana, Partai Golkar memegang asas praduga tak bersalah terhadap Setya Novanto.

“Saya sebagai pimpinan organisasi harian Depinas SOKSI meminta kepada DPP Partai Golkar untuk memanggil saudara Yorrys Raweyai sekaligus mengklarifikasi apa maksudnya memberikan pernyataan-pernyataan yang bersifat provokatif tersebut,” kata Erwin Ricardo Silalahi.

Sebelumnya diketahui, dinamika Partai Golkar mulai bergejolak terkait nama Ketua Umum Setya Novanto yang terseret dalam kasus dugaan korupsi pengadaan blangko kartu tanda penduduk berbasis elektronik (e-KTP).

Sementara, Koordinator Bidang Polhukam Golkar Yorrys Raweyai mengakui persidangan e-KTP di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) mulai membuka peran Setya Novanto.

Sehingga tidak perlu lagi membangun alibi praduga tak bersalah. Justru yang harus dipikirkan menurutnya bagaimana menyelamatkan partai Golkar.

Selanjutnya, ditegaskan Yorrys Raweyai, apa lagi proses pilkada 2018 akan dimulai Juni 2017. Lain itu, kemudian penyusunan anggota legislatif dan persiapan April 2019.

“Kalau Golkar enggak memiliki struktur yang dikukuhkan dengan Menkumham apalagi ada catatan maka Golkar akan sulit konsolidasi,” kata Yorrys Raweyai disela-sela Diskusi Politik di Hotel Puri Denpasar, Jakarta, Senin 24 April 2017.

Selanjutnya, juga dikatakan Yorrys Raweyai, Partai Golkar harus melakukan konsolidasi internal meliputi Dewan Pembina, Dewan Pakar dan Dewan Kehormatan. Kemudian DPP tingkat 1 dan 2 Golkar se-Indonesia.

“Ini bagian dari keluaga besar Golkar melihat persoalan ini ke depan,” kata Yorrys Raweyai.

Selain itu, dijelaskan Yorrys Raweyai, dirinya pun sempat menyinggung kemelut Partai Golkar pada periode lalu antara Aburizal Bakrie dengan Agung Laksono. Menurutnya, konflik Partai Golkar saat itu lebih sulit daripada saat ini.

“Kalau lihat kemelut Aburizal dengan yang kemarin gini, yang ini kan tidak sulit. Ketua umum hampir pasti jadi tersangka. Kita harus pahami sekarang, sudah pencekalan. Partai Golkar ambil sikap proaktif untuk selesaikan ini demi partai,” tandas Yorrys raweyai.

loading...