JAKARTA, harianpijar.com – Wakil Sekjen Partai Golkar Dave Laksono menegaskan tidak ada wacana Musyawarah Luar Biasa (Munaslub), meskipun Ketua Umum Golkar Setya Novanto telah dicegah keluar negeri terkait kasus e-KTP.
Menurut Dave Laksono, belum ada wacana musyawarah luar biasa (Munaslub). Belum ada keputusan rapat yang menuju ke kata-kata atau sikap seperti Munaslub.
“Belum ada. Saya tidak bisa bilang katanya tidak ada sama sekali. Belum ada keputusan rapat yang menuju ke kata-kata atau sikap seperti Munaslub,” kata Dave Laksono di Gedung DPR, Jakarta, Selasa 25 April 2017.
Lebih lanjut, ditegaskan Dave Laksono, proses organisasi tidak diambil sepihak. Namun, harus diputuskan melalui rapat pleno. Karena itu, Partai Golkar tidak ingin berprasangka buruk terhadap Setya Novanto.
“Ini kan masih ada proses hukumnya kita lihat dulu sejauh mana. Baru kita bisa menilai tindakan selanjutnya yang perlu diambil Partai Golkar,” tegas Dave Laksono yang juga anggota Komisi I DPR itu.
Sementara, menurut Dave Laksono, dirinya mengingatkan kasus e-KTP belum vonis, jadi soal pencegahan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bukan berarti terbukti bersalah.
Karena itu, ditegaskan Dave Laksono, dirinya juga minta semua pihak tidak berprasangka buruk terlebih dahulu. Apalagi mengenai wacana pergantian ketua Umum. Lain itu, dirinya juga berkaca pada saat Akbar Tandjung menjabat sebagai Ketua Umum Golkar.
“Masih belum tentu. Karena kita ingat zamannya Pak Akbar saja dia sudah terdakwa. Sampai dia bebas di MA tidak ada pergantian ketua umum, tidak ada Plt (Pelaksana Tugas),” tegas Dave Laksono.
Sedangkan, Dave Laksono juga menilai, konsolidasi antarpengurus dengan Dewan Pembina, Dewan Pakar dan Pengurus DPD tingkat 1 serta 2 merupakan hal yang wajar.
“Kalau cuma komunikasi saja itu hal biasa. Maksudnya konsolidasi itu seperti apa. Kan tida ada rapat antara DPP dan dewan pakar, pembina membuat keputusan menunjuk Plt atau apapun,” tandas Dave Laksono.