Ahok: Sistem E-Budgeting Bisa Terus Berjalan Siapapun Gubernurnya Asal Berani

ahok
Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

JAKARTA, harianpijar.com – Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yakin sistem e-budgeting dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta bisa tetap berjalan siapapun gubernurnya.

Menurut Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), meskipun dirinya sudah tidak lagi menjabat dan digantikan gubernur baru, sistem tersebut bisa tetap berjalan.

“Sistem e-budgeting semua jalan, kecuali gubernur tidak mau atau gubernur perintah Bappeda untuk melanggar. Saya yakin kalau Bu Tuty tidak diganti sebagai Kepala Bappeda, pasti aman. Kecuali Bu Tuty dicopot atau gubernur perintahkan tidak mau (pakai e-budgeting),” kata Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) di Balai Kota, Selasa 25 April¬† 2017 kemarin.

Lebih lanjut, ditegaskan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), bisa saja e-budgeting tidak digunakan oleh gubernur apabila tidak berani melawan DPRD yang ingin memasukkan pokok-pokok pikiran (pokir) yang tidak sesuai.

Selain itu, dikatakan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), dirinya mencontohkan kasus APBD 2015 di mana masih ada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bandel tidak mau menerapkan sistem e-budgeting dalam menyusun APBD.

“Ini kan betul ada kunci. Ada kunci maksudnya kamu tidak bisa ubah-ubah ada password. Tapi kalau yang nyolongnya yang pegang password. Itu kan perintah gubernur. Makanya saya bilang, Gubernur DKI tuh sederhana, kamu berani pecat orang yang nyolong tidak,” kata Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

Baca juga:   Mubaligh Ahmadiyah: Pelajaran dari Kasus Ahok, Suatu Saat Kita Menyesal Memakai Isu Agama

Selanjutnya, dijelaskan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), pada 2014 saat penyusunan APBD 2015 dilakukan, banyak SKPD yang tidak mau mengisi e-budgeting. Saat itu, dirinya bertindak dengan memecat banyak pegawai yang tidak mau melakukan transparansi lewat e-budgeting ini.

Bahkan, menurutnya DPRD pun tidak mau menandatangani APBD 2015 dan bahkan berujung rencana pemakzulan terhadapnya, sehingga tahun tersebut APBD DKI baru bisa berjalan berdasarkan Peraturan Gubernur (Pergub) yang dirinya teken (tanda tangan).

“Akhirnya tahun 2016 sama-sama mau (pakai e-budgeting). Nah kalau 2017 juga sudah lakukan yang sama. Bukan saya, tapi sistem kan. Kita bisa kontrol. Nah saya tidak tahu 2017 hasilnya, belum audit juga,” kata mantan Bupati Belitung Timur itu.

Lain itu, dikatakan Basuki Tjaha Purnama (Ahok), mereka yang memiliki kunci untuk membuka sistem e-budgeting ini, menurutnya, terdiri dari gubernur, wakil gubernur, dan pejabat Bappeda. Bahkan, sistem pembukaannya pun dilakukan bersama-sama sehingga saat SKPD melakukan input data dikumpulkan bersama-sama di satu ruangan dan kemudian diperiksa dengan teliti setiap malam.

Baca juga:   Hari Ini, Presiden Joko Widodo Akan Melantik Djarot Saiful Hidayat Sebagai Gubernur DKI Jakarta

Karena itu, juga dikatakan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), dirinya juga sudah membuat template atau acuan di mana dalam program yang diajukan dari luar template tersebut tidak bisa dilakukan. Harus ada penjelasan dan alasan yang kuat supaya suatu usulan bisa masuk ke dalam template e-budgeting tersebut.

“Sebenarnya e-budgeting kami sudah sangat bagus. Jadi semuanya sudah ada template, tinggal isi. Yang aneh-aneh kan sosialisasi-sosialisasi kayak dulu oknum DPRD yang saya tulis ‘pemahaman nenek lu’ itu lho. Itu sudah dikunci tidak bisa masuk, karena itu sudah template. Kecuali dia ubah template ya saya tidak tahu,” kata Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

Sementara, berdasarkan hasil hitung cepat KPU DKI Jakarta, Anies-Sandi memenangkan Pilkada DKI Jakarta 2017. Bila hasil resmi KPU juga serupa, maka Anies-Sandi akan dilantik pada Oktober 2017.

PILIHAN SPONSOR

BACA JUGA
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
Lihat semua komentar