miryam-2
Betty Alisyahbana, Kami mellihat ini mengarah kepada konflik kepentingan, mengarah kepada intervensi proses hukum KPK. (foto: google images)

JAKARTA, harianpijar.com – Jika Komisi III DPR tetap akan menggulirkan wacana hak angket agar rekaman pemeriksaan anggota DPR RI Miryam S Haryani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dibuka untuk kepentingan anggota dewan, rasanya mengarah kepada intervensi hukum.

Hal tersebut disampaikan, mantan anggota Panitia Seleksi (Pansel) pimpinan KPK, Betti Alisjahbana, kepada wartawan di kantor Indonesia Corruption Watch (ICW), Jakarta, Minggu 23 April 2017.

Menurut Betti Alisjahbana, dirinya menjelaskan itu karena khawatir akan ada konflik kepentingan tertentu dibukanya rekaman tersebut.

“Kami mellihat ini mengarah kepada konflik kepentingan, mengarah kepada intervensi proses hukum KPK,” kata Betti Alisjahbana.

Lebih lanjut, ditegaskan Betti Alisjahbana, wacana hak angekt itu bergulir setelah penyidik KPK Novel Baswedan, di persidangan kasus e-KTP membuka bahwa Miriyam S Haryani mendapat ancaman dari sejumlah anggota dewan. Karena hal itu, sejumlah anggota DPR pun bereaksi atas pernyataan tersebut.

Sementara diketahui, Miryam S Haryani adalah anggota DPR RI asal Partai Hanura, yang pada Periode 2009 – 2014 lalu menjabat di Komisi II DPR RI, yang ikut mengurus proyek e-KTP senilai lebih dari Rp 5 triliun itu.

Sedangkan, terkahir belakangan proyek tersebut diketahui menjadi bancakan banyak pihak.

Sementara, pejabat Kementerian Dalam Negeri yang kini menjadi terdakwa kasus tersebut, Irman dan Sugiharto, dalam keterangannya menyebut sejumlah anggota dewan ikut menikmati anggaran megaproyek tersebut.

Selain nama Miriyam S Haryani, nama anggota DPR RI lain yang juga disebut antara lain Setya Novanto yang kini menjabat Ketua DPR RI, Yasonna H Laoly yang kini mejabat Menteri Hukum dan HAM (Menkumham), Ganjar Pranowo yang kini menjabat Gubernur Jawa Tengah serta Olly Dondokambey yang kini menjabat Gubernur Sulawesi Utara.

Sedangkan, menurut Betti Alisjahbana, dirinya berharap agar DPR bisa menahan diri, untuk tidak mengintervensi proses hukum terhadap kasus e-KTP yang masih terus berlangsung ini, dengan cara tidak meminta rekaman hasil pemeriksaan Miriyam S Haryani dibuka.

“Kami menyerukan kepada DPR untuk menahan diri, biarkan itu dituntaskan, nanti proses hukum, proses pengadilan akan membuktikan,” kata Betti Alisjahbana.

SUMBERTribunnews
BAGIKAN
BERITA PILIHAN SPONSOR