Peneliti Founding Fathers House (FFH) Dian Permata, ini untuk menjawab pertanyaan dan keraguan publik bahwa reshuffle berdasarkan pertimbangan politik ketimbang kinerja.

JAKARTA, harianpijar.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyinggung reshuffle kabinet saat berbicara dalam Kongres Ekonomi Umat. Lain itu, menanggapi hal itu Peneliti Founding Fathers House (FFH) Dian Permata melihat Pilkada DKI sebagai ajang salah satu tes dalam melakukan konsolidasi yang dilakukan Presiden Jokowi.

“Baik dalam meningkatkan kinerja pemerintahan maupun mempertahankan peluang elektoral pada 2019,” kata Dian Permata saat dikonfirmasi, Minggu 23 April 2017.

Lebih lanjut, ditegaskan Dian Permata, dirinya juga mengharapkan Presiden Joko Widodo menggunakan instrumen kinerja jika melakukan reshuffle kabinet, bukan karena pertimbangan politik. Walaupun hal tersebut tidak dapat dihindari.

“Ini untuk menjawab pertanyaan dan keraguan publik bahwa reshuffle berdasarkan pertimbangan politik ketimbang kinerja,” tegas Dian Permata.

Selanjutnya, Dian Permata juga mengingatkan, masa pemerintahan Presiden Joko Widodo yang memasuki tahun ketiga. Sehingga, bila dilakukan reshuffle kabinet, maka keputusan itu menjadi perombakan yang terakhir. Lantaran, hal tersebut berkaitan efektifitas kinerja pemerintahan.

“Karena jika tetap ada reshuffle pada tahun ke empat maka kemungkinan besar menteri yang baru masuk tidak akan optimal. Karena tahun keempat pemerintahan adalah tahun politik yang waktunya berhimpitan dengan pelaksanan pemilu,” jelas Dian Permata.

Sementara, Presiden Joko Widodo menyinggung soal perombakan kabinet atau reshuffle dalam Kongres Ekonomi Umat yang diselenggarakan Majelis Ulama Indonesia (MUI) di Hotel Sahid, Jakarta, Sabtu 22 April 2017.

Lain itu, awalnya Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa pemerintah menargetkan 5 juta sertifikat harus dibagikan kepada masyarakat pada 2017. Target itu meningkat pada tahun-tahun berikutnya.

“Tahun depan 2018 saya berikan target 7 juta sertifikat harus keluar. Tahun depannya lagi, 9 juta sertifikatnya harus dikeluarkan, untuk rakyat, petambak kecil, petani, nelayan, tukang becak,” kata Presiden Joko Widodo.

Selanjut, ditegaskan Presiden Joko Widodo, dirinya bekerja memang selalu memakai target. Soal target itu yang mungkin dinilai menteri terlalu tinggi, Presiden Joko Widodo tidak mempersoalkannya.

“Itu urusannya menteri. Setahu saya, target itu harus dapat diselesaikan,” tegas mantan Gubernur DKI Jakarta itu.

Namun, jika sang menteri tidak mampu mencapai target, pergantian atau pergeseran posisi menteri alias reshuffle adalah jawabannya.

SUMBERTribunnews
BAGIKAN
BERITA PILIHAN SPONSOR