Anggota tim pengacara Ahok, I Wayan Sudirta, yang meresahkan Buni Yani atau Ahok. Buni Yani kata jaksa, Buni Yani meresahkan masyarakat. Ketika Pak Ahok pidato 10 hari kemudian tidak masalah.

JAKARTA, harianpijar.com – Tim pengacara Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menilai jaksa penuntut umum (JPU) menelan pil pahit karena menuntut Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) hukuman 1 tahun penjara dengan masa percobaan selama 2 tahun. Lain itu, jaksa penuntut umum (JPU) tidak bisa membuktikan dugaan penistaan agama.

“Sidang kemarin jaksa menelan pil pahit tidak mampu membuktikan penistaan. Karena tidak ada niat buruk tidak ada sengaja menista agama, walaupun Al Maidah disebut itu cerita di Bangka Belitung bahkan Al Maidah (disebut) bohong tidak ada,” kata anggota tim pengacara Ahok, I Wayan Sudirta di gedung Priamanaya Energy, Jalan Proklamasi, Jakarta Pusat, Jumat, 21 April 2017.

Selanjutnya, dikatakan I Wayan Sudirta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) tidak patut menjalani sidang kasus penistaan agama sebab Buni Yani yang memulai terjadinya keresahan di masyarakat. Selain itu, setelah Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) berpidato di Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu pada 27 September 2016 lalu, tidak ada kegaduhan yang terjadi.

“Yang meresahkan Buni Yani atau siapa. Buni Yani atau Ahok. Buni Yani kata jaksa, Buni Yani meresahkan masyarakat. Ketika Pak Ahok pidato 10 hari kemudian tidak masalah. Namun Buni Yani memotong kata ‘pakai’. Buni Yani penyebab semua,” kata I Wayan Sudirta.

Lebih lanjut, dijelaskan I Wayan Sudirta, tidak ada korban terkait pelaporan penodaan agama atas terlapor Ahok. Karena itu, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menurutnya layak dibebaskan dalam putusan nantinya.

“Buni Yani meresahkan dia jadi tersangka, Pak Ahok tidak dipidana, dari segi mana tidak ketemu. Setiap laporan harus ada korban kan, korbannya nyata tidak, pidana harus kongkrit dalam dakwaan JPU tidak jelas, siapa jadi korban pakai kalimat dan atau,” jelas I Wayan Sudirta.

“Sekarang kalau korban muslim, muslim yang mana. Kalau ulama, ya ulama yang mana, bisa enggak korban nggak jelas. Nggak bisa, lalu jaksa penuh keragu-raguan,” lanjut I Wayan Sudirta.

Sebelumnya diketahui, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dalam tuntutan jaksa dikenakan Pasal 156 KUHP mengenai pernyataan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia.

loading...