Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian, pihaknya telah menginstruksikan jajarannya untuk mengambil tindakan tegas bagi pihak-pihak yang menggangu pada pemungutan suara atau melakukan pengerahan massa.

JAKARTA, harianpijar.com – Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menginstruksikan jajarannya untuk menindak tegas pihak-pihak yang mengganggu keamanan pada pemungutan suara putaran kedua Pilkada DKI Jakarta 2017 pada 19 April mendatang.

Menurut Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Pol Tito Karnavian, pihaknya telah menginstruksikan jajarannya untuk mengambil tindakan tegas bagi pihak-pihak yang menggangu pada pemungutan suara atau melakukan pengerahan massa.

“Kalau sampai ada pengerahan massa yang terkesan intimidatif maka Polri sekali lagi dengan diskresinya, dapat melakukan penegakan hukum,” kata Jenderal Pol Tito Karnavian usai membahas pengamanan pemungutan suara pilkada DKI bersama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, 17 April 2017.

“Bahkan dalam bahasa yang lebih tegas kami dapat amankan yang bersangkutan, paling tidak 24 jam,” lanjut Jenderal Pol Tito Karnavian.

Selanjutnya, ditegaskan Jenderal Pol Tito Karnavian, apalagi kalau sampai ada yang melakukan kekerasan pidana, bawa senjata tajam, intimidasi itu semua ada pidananya kita bisa melakukan tindakan hukum ke mereka.

Karena itu, dikatakan Jenderal Pol Tito Karnavian, secara khusus pihaknya telah memerintahkan seluruh Kapolda di Jawa dan beberapa Kapolda di Sumatera untuk melakukan pengecekan terhadap massa yang menuju Jakarta.

“Kalau ada pengerahan massa untuk tujuan politik maka saya perintahkan ke mereka untuk mengecek, melakukan pemeriksaan tujuannya apa, termasuk pemeriksaan senjata tajam dan lain-lain,” kata Jenderal Pol Tito Karnavian.

Sementara, menurut Jenderal Pol Tito Karnavian, Kapolda Metro Jaya juga sudah mengeluarkan maklumat bersama dengan KPU dan Bawaslu yang intinya melarang pengerahan massa ke TPS.

“Saya pikir tidak perlu untuk ada pengerahan massa sampai ke Jakarta karena mekanisme pemilu sudah ada. Apalagi di Jakarta ini, ada Bawaslu, ada saksi-saksi, kemudian ada pengamat independen, ada media, semua ada,” tegas Jenderal Pol Tito Karnavian.

Selanjutnya, Jenderal Pol Tito Karnavian menambahkan, aparat yang dikerahkan pada putaran kedua Pilkada DKI Jakarta ini cukup besar, yakni mencapai 65.000 personel. Sebanyak 20.000 berasal dari kepolisian dan 15.000 berasal dari TNI. Sisanya dari linmas, Kemendagri, pemda, dan masyarakat.

Karena itu, tegas Jenderal Pol Tito Karnavian, pihaknya berharap dengan kekuatan sebesar ini Jakarta akan aman dan masyarakat bisa memilih sesuai kehendak masing-masing.

“Dan larangan tadi bukan hanya berlaku untuk Tamasya Al Maidah, tapi juga bagi semua pihak, bagi semua pendukung pasangan calon, kita harapkan Jakarta untuk Jakarta,” tandas Jenderal Pol Tito Karnavian.

Sementara, hal tersebut disampaikan Jenderal Pol Tito Karnavian, usai membahas pengamanan pemungutan suara pilkada DKI bersama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla dan dihadiri pula Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto; Panglima TNI Gatot Nurmantyo; dan Kepala Badan Intelijen Negara Budi Gunawan.

loading...