Jurubicara KPK Febri Diansyah, nanti akan kita lakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap saksi-saksi sesuai dengan strategi di penyidikan.

JAKARTA. harianpijar.com – Terkait kasus dugaan korupsi proyek pengadaan blangko kartu tanda penduduk berbasis elektronik (e-KTP), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan segera memanggil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Setya Novanto, untuk dimintai keterangannya.

“‎Nanti akan kita lakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap saksi-saksi sesuai dengan strategi di penyidikan. Karena jadwalnya harus dilihat keterkaitan dengan keterangan saksi yang lain,” kata Jurubicara KPK Febri Diansyah di DPR, Jakarta, Senin, 17 April 2017.

Sementara diketahui, Ketua DPR RI Setya Novanto saat ini berstatus saksi dalam kasus tersebut. Lain itu, Ketua Umum Partai Golkar ‎ini juga berstatus cegah dan tangkal (cekal) oleh Ditjen Imigrasi Kemenkum HAM atas permintaan KPK.

Menurut Febri Diansyah, status cekal‎ ini dilakukan selama 6 bulan ke depan. Diharapkan, status ini akan mempermudah proses penyidikan untuk tersangka Andi Agustinus alias Andi Narogong atas kasus korupsi e-KTP yang merugikan negara Rp2,3 triliun.

“Pencegahan kita lakukan selama 6 bulan karena Undang-undang mengatur seperti itu. KPK diberikan kewenangan sesuai dengan pasal 12 ayat 1B. Kewenangan itulah yang kita gunakan untuk mengefektifkan proses penyidikan ini. Nanti disampaikan lebih lanjut data terkait jadwal pemeriksaan e-KTP,” kata Febri Diansyah.‎

‎‎Selanjutnya, menurut Febri Diansyah, sebelumnya Ketua DPR RI Setya Novanto dicekal Ditjen Imigrasi agar tidak berpergian ke luar negeri. Lain itu, pencekalan Setya Novanto tersebut efektif sejak Senin, 10 April 2017, bersamaan dengan penerimaan surat permohonan cekal yang diterbitkan KPK.

‎”Benar, kami telah mencekal Ketua DPR Setya Novanto untuk bepergian ke luar negeri. Itu setelah kami mendapat surat permintaan pencekalan dari KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi),” kata Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Ronny F Sompie‎, Selasa, 11 April 2017.

Sedangkan, Setya Novanto sendiri disebut-sebut melakukan pertemuan dengan Andi untuk membahas bancakan jatah korupsi yang dibagikan ke sejumlah anggota DPR. Namun, hal tersebut dibantah Setya Novanto pada persidangan dengan terdakwa Mantan Pejabat Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri Irman dan Sugiharto.

loading...