Kapolri Jenderal Tito Karnavian, kalau berangkat ke Jakarta dalam rangka pilkada atau politik bukan ibadah, diperintahkan Kapolda gunakan diskresi dan amankan dan periksa.

JAKARTA, harianpijar.com – Kepolisian RI (Polri) memerintahkan kepada seluruh jajaran Kapolda di Jawa dan Sumatera untuk mengeluarkan larangan pengerahan massa dalam jumlah besar jelang pencoblosan putaran kedua Pilkada DKI Jakarta 19 April 2017 mendatang. Lain itu, hal tersebut disampaikan Kapolri Jenderal Tito Karnavian seusai rapat koordinasi khusus tingkat menteri di Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin, 17 April 2017.

Menurut Kepala Kepolisian RI (Kapolri) Jenderal Tito Karnavian, sudah diperintahkan ke Kapolda, baik Kapolda Lampung maupun Kapolda lain harus mengeluarkan maklumat melarang.

“Saya sudah perintahkan Kapolda-Kapolda, baik Kapolda Lampung di Sumatera untuk melarang dan membuat maklumat menindaklanjuti maklumat Kapolda Metro Jaya. Kapolda lain harus mengeluarkan maklumat melarang,” kata Jenderal Tito Karnavian.

Lebih lanjut, ditegaskan Jenderal Tito Karnavian, kalau berangkat ke Jakarta dalam rangka pilkada atau politik bukan ibadah, diperintahkan Kapolda gunakan diskresi dan amankan dan periksa.

“Kalau berangkat ke Jakarta dalam rangka pilkada atau politik bukan ibadah, saya perintahkan Kapolda gunakan diskresi dan amankan. Periksa mereka mau ke mana,” tegas Jenderal Tito Karnavian.

Selanjutnya, Jenderal Tito Karnavian juga menjelaskan, saat ini kepolisian sudah menerima informasi terkait rencana pengerahan massa untuk mengamankan TPS saat putaran kedua Pilkada DKI Jakarta.

Karena itu, menurut Jenderal Tito Karnavian, hal tersebut justru akan memberikan kesan intimidasi kepada para pemilih, baik secara psikis maupun psikologis. Dalam sebuah negara demokrasi, pemilih harus bebas dari rasa takut.

“Ada rencana beberapa gerakan massa dari luar, dengan alasan macam-macamlah. Dari kampanye dan mengawasi kecurangan. Ya salah satunya tamasya (Al-Maidah). Prinsipnya, kami tidak ingin ada pengelompokan massa di TPS,” kata Jendral Tito Karnavian.

Lain itu, dijelaskan Jenderal Tito Karnavian, karena sistem di TPS punya pengamanan sendiri,

“Sistem pengamanan di TPS punya pengamanan sendiri. Ada Panwaslu, Bawaslu, ada saksi dan pengamat independen serta media,” jelas Jenderal Tito Karnavian.

Sedangkan, Jenderal Tito Karnavian menegaskan, saat penyelenggaraan pilkada, kehadiran kelompok massa yang besar pasti akan memberikan kesan intimidasi. Selain itu, penjagaan TPS oleh kelompok massa akan mempengaruhi prinsip kebebasan dan kerahasiaan. Untuk itu, dirinya menjamin polisi akan melakukan pengamanan secara ketat di seluruh TPS yang ada.

“Polri sendiri akan all out, Kapolda saya sudah perintahkan membuat maklumat untuk melarang massa masuk ke Jakarta,” tegas Jenderal Tito Karnavian.

Sementara, kata Jenderal Tito Karnavian, secara khusus dirinya melarang aksi massa yang mendatangi TPS. Sebab, dikhawatirkan massa akan menghadirkan intimidasi terhadap pemilih.

“Kalau jalan-jalan boleh. Tapi untuk datang ke TPS apalagi dalam jumlah yang besar, apalagi membawa intimidasi psikologis, itu sudah kegiatan politik. Itu akan kami tindak tegas dengan diskresi yang ada,” tandas Jenderal Tito Karnavian.

loading...