GP Ansor Tolak Hizbut Tahrir, Karena Akan Mengganti Pancasila Dengan Khilafah

Abdul Rozak, dirinya telah melakukan audiensi dengan pihak Kepolisian Resor Kota Besar Bandung dan dinilai gerakan HTI apabila dibiarkan akan berdampak buruk pada keutuhan NKRI.

BANDUNG, harianpijar.com – Gerakan Pemuda (GP) Ansor Kota Bandung meminta polisi dan pemerintah tidak memberikan izin keramaian Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Lain itu, acara HTI akan digelar di sejumlah kota di Indonesia, termasuk tabligh akbar dan pawai di Kota Bandung.

Selain itu, rencananya HTI akan menggelar serangkaian acara memperingati Isra Miraj 1438 Hijriah di Kota Bandung pada 19 April 2017. HTI juga hendak pawai dari Jalan Jakarta menuju Monumen Perjuangan Kota Bandung.

“Mereka mengampanyekan gerakan khilafah. Apabila mereka besar mereka akan melakukan makar. Mengganti ideologi Pancasila dengan khilafah,” kata Ketua GP Ansor Kota Bandung, Abdul Rozak, Kamis, 13 April 2017.

Lebih lanjut, dikatakan Abdul Rozak, dirinya telah melakukan audiensi dengan pihak Kepolisian Resor Kota Besar Bandung. Selain itu, Abdul Rozak menilai, gerakan HTI apabila dibiarkan akan berdampak buruk pada keutuhan NKRI.

“Membahayakan kesatuan dan persatuan bangsa,” kata Abdul Rozak saat menggelar aksi penolakan HTI di halaman Gedung Sate Kota Bandung.

Baca juga:   Kabinet Terbentuk, Gus Yaqut: Presiden Jokowi Serius Tangani Radikalisme

Sementara, menurut Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Yusri Yunus, menjelaskan, pihaknya sudah melarang kegiatan HTI di Kota Bandung. Alasannya, kegiatan HTI diprotes sejumlah ormas di Jawa Barat, salah satunya PB Nahdlatul Ulama dan GP Ansor.

“Apabila dilaksanakan berpotensi menimbulkan konflik, yang dapat mengancam keselamatan jiwa maupun materil para peserta,” kata Kombes Pol Yusri Yunus.

Selain itu, juga dikatakan Kombes Pol Yusri Yunus, tidak hanya di Kota Bandung, aksi penolakan terhadap kegiatan HTI pun telah terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia. Seperti di Kabupaten Tulungagung dan Makassar.

Massa HTI yang sedang melakukan pawai pada Sabtu, 1 April 2017, dihadang anggota Barisan Ansor Serba Guna Nahdlatul Ulama. Mereka menurunkan paksa bendera khilafah, yang dibawa anggota HTI, hingga nyaris terjadi keributan.

Sementara, penolakan terhadap HTI juga terjadi di Surabaya, Jawa Timur, pada awal bulan ini oleh GP Ansor.

Baca juga:   Soal Taruna Enzo, Menhan: Kalau Benar Pendukung HTI Berhentikan

Sementara, jurubicara HTI Ismail Yusanto menyesalkan pernyataan GP Ansor. “Bagaimana bisa HTI mengancam NKRI, HTI bukan gerakan separatisme,” kata Ismail Yusanto saat dihubungi, Minggu 2 April 2017 lalu.

Lain itu, Ismail Yusanto menegaskan, HTI tidak mungkin menyebarkan paham anti-NKRI, Pancasila, dan UUD 1945.

Gerakan yang diusung HTI, menurutnya yaitu dakwah supaya Islam menjadi ajaran yang mengajak kepada kebaikan. Lagipula dakwah yang dilakukan oleh HTI dilindungi oleh undang-undang.

Lebih lanjut, ditegaskan Ismail Yusanto, ancaman yang nyata saat ini adalah korupsi, liberalisme, neo imperialisme, narkoba, moralitas, dan kriminalitas. Sedangkan gerakan HTI tidak ada yang mengarah ke sana.

Karena itu, dirinya berharap sesama Muslim tidak saling menuding tanpa alasan yang mendasar. “Kami menilai secara jujur, jangan sampai temen sendiri dituding dengan tudingan tidak mendasar,” tandas Ismail Yusanto.

PILIHAN SPONSOR

BACA JUGA
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
Lihat semua komentar