Fahri Hamzah: Mempertanyakan Buat Apa Dicegah, Memang Setya Novanto Mau Lari Bawa Apa

Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah,buat apa sih dicegah, memang Novanto mau lari ke luar negeri bawa apa.

JAKARTA, harianpijar.com – Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah mempertanyakan alasan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang meminta Ketua DPR Setya Novanto dicegah ke luar negeri, padahal masih berstatus sebagai saksi.

“Buat apa sih dicegah, memang Novanto mau lari ke luar negeri bawa apa,” kata Fahri Hamzah saat dikonfirmasi di Senayan, Jakarta, Rabu 12 April 2017 kemarin.

Lebih lanjut, ditegaskan Fahri Hamzah, dirinya menyadari adanya nota keberatan dari DPR kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) atas status pencegahan Setya Novanto akan membuat publik mencurigai DPR. Karena, seolah-olah DPR hendak mengintervensi proses hukum di KPK.

Namun, dikatakan Fahri Hamzah, pemerintah semestinya juga melihat aturan hukum yang ada, seperti putusan MK, yang membatalkan pasal pencegahan seseorang yang berstatus saksi dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Baca juga:   KPK Klarifikasi Ucapan Fahri Hamzah yang Sebut Bayar Gaji Pegawai Seenaknya

Hal ini, menurut Fahri Hamzah, aturan hukum dan etika kelembagaan yang telah diterobos oleh pemerintah lebih penting untuk segera dikoreksi dengan tetap memperhatikan kritik dari masyarakat.

“Soal publik, mari kita jawab bersama-sama. Tapi ini kan soal koridor hukum yang dilanggar. Cobalah kita sama-sama patuhi aturan hukum yang sudah tertulis. Jangan dilanggar-langgar,” kata Fahri Hamzah.

Sebelumnya diketahui, DPR berencana melayangkan surat keberatan kepada Presiden Joko Widodo atas pencegahan Ketua DPR RI Setya Novanto ke luar negeri.

Hal tersebut, dijelaskan Fahri Hamzah, langkah itu untuk menindaklanjuti nota keberatan Fraksi Partai Golkar dan telah menjadi surat resmi kelembagaan karena telah disepakati dalam rapat Bamus, Selasa 11 April 2017 malam.

Sementara, pakar Hukum Tata Negara, Yusril Ihza Mahendra, mengoreksi sikap DPR yang melayangkan nota protes kepada Presiden Jokowi atas status pencegahan Ketua DPR Setya Novanto selaku saksi dalam kasus korupsi e-KTP.

Baca juga:   Peneliti: KPK Tidak Perlu Gentar Hadapi Dua Pimpinan DPR

Menurut Yusril Ihza Mahendra, permintaan pencegahan seorang saksi oleh KPK diberikan oleh undang-undang yang ikut dibuat oleh DPR dengan Presiden yang tercantum pada pasal 13 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK.

Karena itu, ditegaskan Yusril Ihza Mahendra, pasal pencegahan seorang saksi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 memang telah dibatalkan Mahkamah Konstitusi melalui amar putusan Nomor nomor 64/PUU-IX/2011.

Selain itu, menurut Yusril Ihza Mahendra, hanya orang yang berstatus tersangka saja yang baru bisa dicekal.

“Masalahnya, Undang-Undang KPK yang membolehkan mencekal saksi, masih berlaku dan belum pernah diubah atau dibatalkan oleh MK,” kata mantan Menteri Hukum dan HAM itu.

PILIHAN SPONSOR

BACA JUGA
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
Lihat semua komentar