Walikota-Bandung-Ridwan-Kamil
Walikota Bandung Ridwan Kamil. (foto: google images)

Masyarakat yang mengurus perizinan di Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) harus gigit jari, karena Pemkot Bandung menutup kantor DPMPTSP untuk mempermudah proses penyidikan yang dilakukan Kepolisian terkait dugaan kasus pungutan liar (pungli) yang dilakukan Kepala DPMPTSP Kota Bandung, Dandan Riza Wardana, bersama lima stafnya.

Menurut Puji Reno kepada Visual, urusannya jadi terbengkalai dari mulai ditangkapnya Kadis tersebut, sehingga petugas yang biasa melayani perizinan tidak melayani lagi. Bahkan, komputer yang biasanya dipakai melayani juga ikut diamankan oleh petugas sehingga masyarakat yang mengurus perizinan mendapat kesulitan. Sementara karyawan jalan sana-sini, ada yang mengobrol dengan kumpul sesama karyawan dan masyarakat yang mengurus perizinan tidak dilayani.

Apabila ditanya oleh masyarakat, tanya saja kepada Kepolisian kapan bisa melayani, katanya. Ada empat orang perempuan yang melayani, namun itu pun hanya sebatas memberi informasi dengan memakai nomor contact center. Akan tetapi, bila dihubungi tidak ada yang menjawab sehingga masyarakat yang ingin mengurus perizinan usahanya bila datang ke kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di jalan Cianjur tersebut, hanya mendapat jawaban dari karyawan bahwa mereka belum bisa melayani perizinan.

Padahal, masyarakat yang mengurus izin sudah cukup lama mengurusnya karena dimulai dari kelurahan, kecamatan, kemudian ke DPMPTSP. Birokrasi yang dihadapi oleh masyarakat cukup panjang dan berbelit-belit. Masyarakat berharap di kantor DPMPTSP dapat lebih cepat, namun kenyataannya lebih lama, ditambah lagi kepala dinasnya ditangkap OTT (Operasi Tangkap Tangan) Kepolisian. Akibatnya, masyarakat yang mendapat imbasnya. Walikota Bandung Ridwan Kamil, mengatakan proses pengajuan izin dan pelayanan terpadu yang biasa dilakukan di Kantor DPMPTSP akan berhenti melayani sepekan untuk mempermudah pihak kepolisian dalam melakukan tahap penyelidikan dan mencari data terkait lainnya.

Di lain pihak, Pemerintah pun tidak mampu menyediakan lapangan pekerjaan. Ditambah lagi, kurangnya dukungan Pemerintah untuk berwiraswasta dengan bukti yang dapat dilihat, yaitu sulitnya mengurus perizinan birokrasi yang dihadapi oleh masyarakat. Prosedur yang sangat berbelit-belit dari mulai kelurahan, kecamatan dan DPMPTSP. Waktunya bisa bertahun-tahun untuk mengurus perizinan. Kesejahteraan PNS sudah cukup, terlebih lagi pejabatnya sudah melebihi cukup. Namun untuk melayani masyarakat bertele-tele. Pegawai tidak memiliki kesadaran gaji yang didapat tersebut adalah dari masyarakat melalui pendapatan Pemerintah dari pajak.

Baca juga:   Jamwas Kejagung: Perbuatan Jaksa Yang Ditangkap KPK Bikin Malu Korps Adhyaksa

Apa yang disampaikan Walikota Bandung Ridwan Kamil tentang merekayasa pelayanan dipersulit agar masyarakat bingung. Masyarakat yang sangat memerlukan izin tersebut dengan terpaksa memberi suap agar izin yang diurusnya lancar. Sehingga jangan menyalahkan masyarakat yang berusaha memberi suap karena pelayanan di Pemerintah cukup sulit yang seharusnya mudah dan cepat akan tetapi sengaja dipersulit. Fenomena yang terjadi saat ini begitu mengecewakan, adanya birokrasi berbelit-belit dan PNS masih melayani masyarakat dengan tidak profesional.

Praktik pungli yang dilakukan oleh pimpinan sangat memalukan dan tidak berakhlak padahal tunjangan jabatan dengan gaji lebih dari cukup. Banyak masyarakat yang sangat kecewa dengan pelayanan kantor DPMPTSP, misalnya saja berkas pengajuan izin masyarakat ada yang hilang namun petugas DPMPTSP tidak ada yang memberi solusi. Karyawan pelayanan hanya menjawab belum bisa optimal akibat ulah Kepala DPMPTSP Kota Bandung Dandan Riza Wardana bersama lima stafnya.

Bagaimana Indonesia bisa maju apabila mengurus izin usaha saja masyarakat membuang waktu enam bulan bahkan bisa mencapai satu tahun. Padahal izin tersebut sangat diperlukan untuk mendapat kredit/pinjaman ke bank. Bagaimana masyarakat rajin untuk membayar pajak pendapatan negara apabila usahanya tidak berjalan dengan baik akibat mengurus perizinan saja birokrasinya sangat berbelit-belit dan masyarakat dibuat bingung. Pada akhirnya masyarakat berusaha untuk memberi suap atau izin usahanya dihentikan dan pengurusannya tidak dilanjutkan.

Baca juga:   OTT Sasar Jaksa, Anggota DPR Justru Malah Mengkritik KPK

Seharusnya pelayanan pengurusan izin tetap berjalan seperti biasa dan proses hukum juga berjalan. Jangan sampai akibat ulah seseorang atau sekelompok orang yang diduga menerima suap, masyarakat ikut merasakan akibatnya. Walikota Bandung Ridwan Kamil menghentikan sementara pelayanan perizinan meberikan dampak yang sangat besar untuk kemajuan usaha masyarakat. Seperti pengakuan Puji Rena kepada Visual baru-baru ini, dia mengurus HO, SIUP dan TDP.

Alangkah baiknya HO, SIUP dan TDP dapat diselesaikan DPMPTSP sekaligus, sehingga masyarakat tidak harus bolak-balik ke DPMPTSP. Kelihatannya DPMPTSP lebih senang membuat masyarakat bingung. Buktinya, masyarakat sudah datang sekitar pukul 07.00 WIB, akan tetapi baru dilayani pukul 09.00 WIB sehingga terjadi penumpukan antrian dalam ruangan. Tidak adanya kesadaran dari karyawan DPMPTSP Kota Kembang bahwa gaji yang diterimanya adalah dari masyarakat melalui pembayaran pajak. Masyarakat memiliki hak untuk mendapat pelayanan yang baik dan lancar itu, hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Namun yang terjadi d DPMPTSP Jl Cianjur Bandung adalah mengurus izin seperti mengemis dan tidak dapat mendapat pelayanan yang baik akibat buruknya pelayanan. Bagaimana masyarakat tidak kecewa jika diminta mengirim persyaratan berujung gagal, call center tidak pernah aktif dan berkas pengajuan hilang. Informasi yang didapat dari sumber yaitu 70% karyawan DPMPTSP diganti dari Dinas Pemakaman belum optimal melayani masyarakat. PNS DPMPTSP sepertinya berdosa kalau melayani masyarakat dengan mudah dan lancar. Seharusnya mendorong masyarakat agar berwiraswasta atau usaha sehingga Pemerintah ada pemasukan dari pajak.

Apabila pajak lancar tentu saja kesejahteraan PNS akan meningkat. Bayar saja sulit apalagi kalau gratis. Rasanya, jika masih dipersulit maka pungli akan tetap berjalan. Bagaimana tidak, Dandan Riza Werdana baru pasang spanduk Saber Pungli besoknya di OTT.

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
Lihat semua komentar