Freeport

Pemerintah mengisyaratkan holding BUMN Pertambangan yang segera terbentuk pada 2017 dapat mengambilalih saham divestasi hingga 51 persen Freeport Indonesia, dari yang sudah dikuasai saat ini sebesar 9, 36 persen.

“Holding BUMN Tambang bisa menjadi pintu masuk mayoritas di Freeport. Pemerintah sedang berupaya menuntaskan holding tambang yang menyatukan empat BUMN yaitu, PT Inalum (Persero), PT Antam Tbk (Persero), PT Bukit Asam Tbk (Persero), PT Timah Tbk (Persero)”, kata Deputi Bidang Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha Kementerian BUMN, Aloysius K Ro, di Jakarta, Rabu lalu.

Sementara itu, Deputi Bidang Pengembangan, Industri Strategis dan Media, Fajar Harry Sampurno, mengatakan tujuan utama pembentukan Holding Tambang BUMN adalah membentuk perusahaan tambang yang besar, kuat dan lincah. Dengan begitu Holding BUMN Tambang mempunyai daya saing yang kuat dalam berhadapan dengan dominasi swasta nasional dan asing yang fokus pada kegiatan-kegiatan pengembangan sumber energi, peningkatan nilai tambah mineral dan investasi berkelanjutan.

Sebelumnya, Staf Khusus Menteri BUMN, Budi Gunadi Sadikit, mengatakan dari sisi pendanaan, Holding BUMN Tambang akan lebih siapa untuk menggalang kekuatan finansial. “Selain ekuitas dari masing-masing BUMN, tentu bisa juga diupayakan dari pinjaman. Dengan holding kapasitas dan struktur permodalan serta tingkat leverage perusahaan semakin besar,” ujarnya.

Baca juga:   Pulangkan WNI Eks ISIS, Pengamat: Langkah Gegabah dari Pemerintah

400 mahasiswa unjuk rasa

Sekitar 400-an mahasiswa dari berbagai kampus di Kota Jayapura, Papua, Senin lalu, menggelar aksi demo secara damai meminta pemerintah segera menutup operasi PT Freeport Indonesia karena tidak memberikan untung bagi rakyat Bumi Cenderawasih. Ratusan mahasiswa itu datang dan berkumpul di seberang jalan depan Kantor Pos Wilayah Papua dan Papua Barat, kemudian membentangkan sebuah spanduk berukuran besar dengan tulisan “Tutup Freeport”.

“Tutup Freeport. Freeport tidak memberikan dampak yang signifikan kepada Papua,” kata salah satu pendemo. Usai gelar orasi di depan Kantor Pos Wilayah Papua dan Papua Barat itu, ratusan mahasiswa tersebut bergabung dengan ratusan mahasiswa lainnya yang datang dari Kampus Universitas Cenderawasih (Uncen) menumpang delapan truk dan kendaraan roda dua, berpindah tempat untuk melanjutkan demo ke pusat Kota Jayapura.

Baca juga:   Cak Nun: Polisi Bukan Suruhan Pemerintah dan Bukan Bawahan Presiden

Aparat Kepolisian dari Polsek Abepura dan Sabhara Polres Jayapura mengawal aksi tersebut hingga ke pusat Kota Jayapura. Di sepanjang jalan hingga ke pusat Kota Jayapura, para pendemo yang menumpang truk terus berteriak yel-yel tutup Freeport. Aksi tersebut mengundang perhatian dari pengguna jalan dan masyarakat sekitar.

“Sudah sepekan terakhir ini, banyak warga gelar aksi serupa,” kata Popi, salah seorang warga Abepura. Sebelumnya, pada pekan kemarin sekitar 300-an warga yang dikoordinir oleh GP Ansor Papua dan Papua Barat, Asosiasi Penambang Rakyat Indonesia Provinsi Papua dan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia serta wakil dari masyarakat adat Papua menggelar aksi yang sama. Aksi ini secara tegas mendukung pemerintah, diantaranya meminta Freeport untuk membangung smelter di Papua, Freeport harus bayar pajak air permukaan yang mencapai Rp3,5 triliun, dan divestasi saham sebesar 51 persen. “Freeport harus taat dan tunduk kepada Pemerintah Indonesia. Freeport harus bayar pajak, bangun smelter dan berikan keuntungan bagi rakyat Papua,” kata wakil dari masyarakat adat Papua, Oktovianus Wally.

Komentar

avatar
  Subscribe  
Notify of