MK: Gubernur dan Menteri Dilarang Membatalkan Perda

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat, Mahkamah menilai Pasal 251 ayat (4) UU Pemda yang mengatur pembatalan perda melalui keputusan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat (beschikking) tidak sesuai dengan rezim peraturan perundang-undangan yang dianut Indonesia.

JAKARTA, harianpijar.com – Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan kewenangan gubernur dan menteri membatalkan perda kabupaten atau kota sebagai hal yang inkonstitusional. Lain itu, yang berhak membatalkan perda ialah Mahkamah Agung (MA) sebagaimana diatur dalam Pasal 24A ayat (1) UUD 1945.

Hal tersebut terungkap dalam sidang pengucapan putusan uji materi Pasal 251 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemda. Dalam hal ini, Mahkamah hanya mengabulkan permohonan uji materi (judicial review) untuk sebagian.

“Mengabulkan permohonan sepanjang pengujian sepanjang frasa ‘…pembatalan perda kabupaten atau kota dan peraturan bupati atau wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat’,” kata Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat dalam sidang pengucapan putusan di Jakarta, Rabu 5 April 2017 kemarin.

Baca juga:   Belum Berkekuatan Hukum Tetap, Pasal Penahanan Ahok Digugat ke MK

Selain itu, Mahkamah menilai Pasal 251 ayat (4) UU Pemda yang mengatur pembatalan perda melalui keputusan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat (beschikking) tidak sesuai dengan rezim peraturan perundang-undangan yang dianut Indonesia.

Lebih Lanjut, menurut Arief Hidayat, dalam pertimbangan hukumnya Mahkamah juga menjelaskan keberadaan Pasal 251 ayat (2) dan ayat (3) UU Pemda telah menegaskan peran dan fungsi Mahkamah Agung (MA) sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang.

Namun, putusan yang mencabut wewenang gubernur dan menteri untuk membatalkan perda itu ternyata tidak bulat. Tercatat ada empat hakim konstitusi yang tidak setuju, yaitu Arief Hidayat, I Dewa Gede Palguna, Maria Farida, dan Manahan Sitompul.

Baca juga:   Dari Rapimnas di Bali, Partai Hanura Yakin Tak Kehilangan Jatah Menteri

Sementara, kuasa hukum Apkasi, Andi Syafrani, selaku pihak penggugat, belum puas karena tidak seluruh permohonan dikabulkan. Pasca putusan itu, seluruh pembatalan perda harus lewat judicial review Mahkamah Agung (MA).

“Dikabulkannya sebagian, maka pembatalan perda dilakukan judicial review MA dengan alasan MK mengatakan itu kewenangan kekuasaan hakim,” kata Andi Syafrani.

Sebagai untuk informasi, Pasal 251 ayat (2) dan ayat (3) UU Pemda memberi kewenangan kepada menteri dan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat untuk membatalkan perda yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

BACA JUGA
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
Lihat semua komentar